BANDARLAMPUNG — Perempuan didorong semakin aktif mengambil peran dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah. Penguatan keterwakilan perempuan di ruang politik dinilai penting agar aspirasi serta kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan, keluarga dan anak, semakin mendapat ruang dalam kebijakan publik.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Kostiana, S.E., M.H., menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) V Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPD KPPI) Provinsi Lampung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).
Menurut Kostiana, KPPI memiliki posisi strategis sebagai wadah perempuan dari berbagai latar belakang partai politik untuk memperkuat kapasitas, membangun jejaring serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah.
“KPPI ini mewadahi perempuan dari lintas partai politik. Di sinilah teman-teman perempuan bernaung, saling menguatkan dan bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender,” ujar Kostiana.
Ia menegaskan, keterwakilan perempuan di ruang politik akan semakin bermakna apabila dibarengi kemampuan memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Perempuan, kata dia, tidak cukup hanya hadir sebagai representasi dalam lembaga politik, tetapi juga harus mampu menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan memberikan perspektif dalam proses penyusunan kebijakan.
Menurut Kostiana, meningkatnya peran perempuan dalam politik dapat memperkuat perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan, keluarga dan anak.
Selain itu, berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat juga diharapkan semakin mendapat perhatian dalam pembahasan program dan kebijakan pembangunan daerah.
Karena itu, penguatan kapasitas kader perempuan menjadi salah satu hal penting agar perempuan mampu menjalankan peran secara efektif ketika terlibat dalam ruang publik maupun proses pengambilan keputusan.
Kostiana berharap Musda V KPPI Lampung menjadi momentum memperkuat konsolidasi, kapasitas dan jejaring perempuan lintas partai politik.
Dengan jaringan yang semakin kuat, perempuan diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Musda V KPPI Lampung juga diharapkan melahirkan langkah konkret dalam meningkatkan partisipasi perempuan di ruang publik.
Kostiana menilai semakin banyak perempuan yang terlibat dalam proses politik akan membuka peluang lebih besar bagi munculnya perspektif yang beragam dalam penyusunan kebijakan daerah.
Pada akhirnya, penguatan peran perempuan diharapkan mampu mendorong proses kebijakan yang semakin terbuka terhadap aspirasi masyarakat serta menghasilkan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga Lampung.
Perempuan bukan sekadar pelengkap dalam politik, tetapi bagian penting dalam menyuarakan aspirasi dan menentukan arah pembangunan daerah. (cah).
