BANDAR LAMPUNG — Musyawarah Daerah (Musda) V Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPD KPPI) Provinsi Lampung yang digelar di Hotel Akar, Bandarlampung, Selasa (6/10/2026), berlangsung aman, tertib dan lancar.
Pelaksanaan Musda menjadi momentum penting bagi organisasi perempuan politik di Lampung untuk memperkuat konsolidasi, kaderisasi, serta meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah.
Dewan Pakar DPP KPPI sekaligus Dewan Kehormatan DPD KPPI Lampung, Nurhasanah, mengapresiasi pelaksanaan Musda V tersebut. Menurutnya, forum Musda bukan sekadar agenda organisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan langkah KPPI ke depan.
“Alhamdulillah, pelaksanaan Musda V DPD KPPI Provinsi Lampung di Hotel Akar Bandarlampung berjalan baik dan lancar. Mudah-mudahan hasil Musda ini dapat semakin memperkuat organisasi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan peran perempuan di bidang politik,” ujar Nurhasanah, Selasa (6/10/2026).
Nurhasanah yang juga merupakan Ketua Pengda TP Sriwijaya Lampung serta Ketua DPRD Lampung periode 1999–2004, menilai keterlibatan perempuan dalam politik harus terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas, pengalaman dan konsistensi dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, perempuan memiliki ruang yang sama untuk mengambil peran strategis dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Karena itu, kader perempuan perlu terus membangun kemampuan serta memperluas jejaring.
“Perempuan harus terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri. Jangan hanya hadir sebagai pelengkap dalam politik, tetapi harus mampu mengambil peran dan memberikan gagasan serta kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, perjalanan politik perempuan membutuhkan proses panjang, mulai dari pendidikan politik, kaderisasi, penguatan organisasi hingga keberanian untuk tampil dalam ruang publik.
KPPI, kata Nurhasanah, memiliki posisi strategis dalam mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang politik untuk membangun komunikasi dan kerja sama dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
“Yang harus kita bangun adalah kebersamaan. Perbedaan pilihan politik jangan menjadi penghalang bagi perempuan untuk bersinergi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan,” katanya.
Sebagai tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam organisasi dan politik di Lampung, Nurhasanah berharap kepengurusan KPPI ke depan mampu menjaga kesinambungan program sekaligus melahirkan kader-kader perempuan yang memiliki integritas dan kapasitas kepemimpinan.
Ia menilai keberadaan perempuan dalam politik bukan hanya berkaitan dengan jumlah keterwakilan, tetapi juga kualitas kontribusi yang diberikan dalam proses pembangunan.
“Perempuan harus hadir dengan kapasitas, integritas dan komitmen. Ketika diberi amanah, harus mampu memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Nurhasanah juga berharap hasil Musda V KPPI Lampung dapat menjadi pijakan untuk memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh daerah di Provinsi Lampung.
“Semoga Musda ini menghasilkan kepengurusan yang solid, program yang konkret dan mampu membawa KPPI Lampung semakin maju. Yang paling penting, organisasi ini harus terus menjadi rumah bersama bagi perempuan untuk belajar, berproses dan berkontribusi dalam kehidupan politik,” pungkasnya.
Pelaksanaan Musda V DPD KPPI Lampung diharapkan tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat agenda perjuangan perempuan dalam politik serta memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. (cah).
