Keterwakilan Perempuan di DPRD Baru 21,17 Persen, Sinergi Lintas Partai Diperkuat
BANDAR LAMPUNG — Penguatan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik Lampung kembali menjadi perhatian. Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti mendorong semakin terbukanya ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk tampil serta mengambil peran strategis dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Winarti saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) V DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung) di Akar Hotel Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).
Musda V KPPI Lampung dibuka Gubernur Lampung yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Muhammad Firsada. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah berharap KPPI Lampung semakin mampu menjadi ruang kolaborasi dan pemberdayaan perempuan.
Firsada mendorong lahirnya semakin banyak perempuan yang percaya diri untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan Lampung.
Sementara Winarti menilai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih perlu diperkuat. Dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung, saat ini terdapat 18 anggota perempuan atau sekitar 21,17 persen.
“Kita terus dorong agar perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang lebih besar dalam politik,” kata Winarti.
Menurutnya, keterlibatan perempuan tidak cukup hanya diukur dari jumlah keterwakilan. Perempuan juga harus memiliki kapasitas dan kesempatan untuk menyampaikan gagasan serta mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Karena itu, keberadaan KPPI dinilai penting sebagai wadah yang mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang politik untuk memperkuat komunikasi, kapasitas dan jejaring.
SINERGI LINTAS PARTAI
Winarti juga mendorong perempuan lintas partai membangun sinergi bersama Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Salah satu bidang yang dinilai membutuhkan kolaborasi adalah pencegahan stunting. Menurutnya, perempuan yang aktif di politik dapat mengambil peran lebih luas dengan menghadirkan gagasan dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Perempuan tidak hanya hadir di ruang politik, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan masyarakat,” demikian semangat yang didorong dalam forum tersebut.
Musda V KPPI Lampung kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPD KPPI Lampung masa bakti 2026–2031.
Momentum tersebut diharapkan menjadi titik penguatan konsolidasi organisasi perempuan politik di Lampung sekaligus memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Dengan kolaborasi lintas partai dan dukungan pemerintah daerah, KPPI Lampung diharapkan mampu melahirkan lebih banyak kader perempuan yang memiliki kapasitas, keberanian dan komitmen untuk mengambil peran strategis dalam kehidupan politik serta pembangunan daerah.
Perempuan bukan sekadar pelengkap dalam politik. Keterwakilan dan kontribusi mereka menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif serta memperkuat proses pengambilan kebijakan di Lampung. (*).
