Riza Patria Apresiasi Komitmen Pemprov Lampung, Minta Desa Perkuat Kader dan Ketepatan Data
Bandarlampung – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria mendoakan Provinsi Lampung mampu menempati peringkat pertama nasional dalam upaya menurunkan angka stunting. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pemerintah daerah hingga tingkat desa memperkuat kolaborasi dan kerja nyata.
Optimisme itu disampaikan Riza Patria saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah tentang Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Riza mengapresiasi komitmen Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang dinilai serius mendorong percepatan penurunan stunting di Bumi Ruwa Jurai.
Ia secara khusus menyoroti paparan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengenai berbagai program dan langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Terima kasih Ibu Wakil Gubernur. Dari paparan tadi terlihat komitmen yang luar biasa. Kalau begini, Lampung bisa rangking satu. DKI Jakarta bisa kalah dengan Lampung. DKI rangking tujuh, sementara Lampung saat ini rangking lima,” ujar Riza.
Ia pun mendoakan agar Lampung terus meningkatkan capaian tersebut hingga menjadi provinsi terbaik di Indonesia dalam menurunkan stunting.
“Semoga Lampung bisa menjadi rangking satu se-Indonesia dalam menurunkan stunting,” harapnya.
Menurut Riza, keberhasilan penanganan stunting harus dimulai dari desa. Karena itu, pemerintah desa perlu memastikan setiap program berjalan berdasarkan data yang akurat, sasaran yang tepat, serta penggunaan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Data harus akurat, sasaran harus tepat, dan dana desa harus bermanfaat dalam mendukung layanan kesehatan dasar serta penurunan stunting di desa,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah desa memperkuat kapasitas kader-kader di desa agar mampu menjalankan fungsi pendampingan, pemantauan kesehatan ibu dan anak, serta mendukung program pencegahan stunting secara berkelanjutan.
Riza menegaskan, pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa. Perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, dan penurunan stunting juga menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Membangun bangsa, membangun desa. Bapak Presiden Prabowo juga memberikan perhatian dan prioritas terhadap pendidikan, kesehatan, serta penurunan stunting,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rakor tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum yang telah lama ditunggu untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat penurunan stunting.
“Ini yang kami tunggu-tunggu untuk menurunkan stunting di Lampung. Penurunan stunting merupakan prioritas nasional dan membutuhkan kerja bersama seluruh pihak,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat 15,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan prevalensi nasional sebesar 19,8 persen dan menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.
Meski demikian, Pemprov Lampung tidak ingin berpuas diri. Pemerintah daerah terus mendorong percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program intervensi yang menyasar ibu hamil, bayi, balita, hingga keluarga berisiko stunting.
Jihan menyebutkan, pemerintah menargetkan prevalensi stunting Lampung turun hingga 10,3 persen pada 2026. Ia optimistis target tersebut dapat dikejar melalui konsistensi program dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Memang ada kenaikan sekitar satu poin, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk terus menurunkan stunting di Lampung. Dari tahun ke tahun, kita terus berupaya menunjukkan capaian yang baik,” katanya.
Jihan mengungkapkan, masih terdapat lima kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki prevalensi stunting relatif tinggi. Kelima daerah tersebut yakni Lampung Timur dengan angka sekitar 28 persen, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Tulangbawang, dan Pringsewu.
Untuk itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan intervensi secara bersama-sama dan tidak bekerja sendiri-sendiri.
“Saya minta OPD keroyokan untuk lima daerah ini. Penanganan stunting merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga perlu kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” tegasnya.
Berbagai program telah digulirkan Pemprov Lampung. Di antaranya kampanye makan telur yang telah dilaksanakan di 15 kabupaten/kota, termasuk melalui surat edaran gubernur yang mengimbau anak sekolah dasar mengonsumsi dua butir telur setiap hari.
Selain itu, Pemprov Lampung mengampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, edukasi pola makan dan gaya hidup sehat, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Pemprov juga mengembangkan Program Desa Tapis sebagai desa binaan PKK untuk memperkuat posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
Dukungan turut datang dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui penyaluran bantuan paket sembako bagi ibu hamil dan anak-anak.
Dalam rakor tersebut, Jihan juga menekankan lima langkah strategis yang menjadi perhatian bersama, yakni memperkuat konvergensi penanganan stunting di daerah, menyusun anggaran berbasis data, memperkuat web aksi dan bank data, meningkatkan pembinaan di daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Lima hal ini menjadi fokus kita bersama agar upaya percepatan penurunan stunting berjalan lebih terarah dan memberikan hasil nyata. Ini bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung Slamet Riyadi, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah terkait. (Cah).
