Bandarlampung – Aktivitas pengerukan pasir laut yang dilakukan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) di perairan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, menuai sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung. Organisasi lingkungan tersebut mendesak pemerintah mengevaluasi perizinan perusahaan sekaligus memeriksa dampak kegiatan terhadap ekosistem laut dan ruang tangkap nelayan.
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, menegaskan persoalan aktivitas PT STTP tidak cukup dilihat dari klaim kepemilikan dokumen perizinan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kegiatan pengerukan sesuai dengan ketentuan tata ruang laut, perlindungan lingkungan, serta tidak menghilangkan hak masyarakat pesisir atas sumber penghidupan.
Mustakim mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung. Dalam aturan tersebut, perairan Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang, disebut sebagai areal pengembangan kawasan konservasi perairan dan pesisir.
Namun, ia mempertanyakan terbitnya persetujuan pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan kepada PT STTP pada 19 April 2021, saat pemerintahan Gubernur Arinal Djunaidi.
“Pemprov Lampung seharusnya tidak melupakan keberadaan Pergub Nomor 20 Tahun 2019. Wilayah perairan Dente Teladas merupakan areal pengembangan kawasan konservasi. Tetapi pada 2021 justru terbit persetujuan pemberian IUP untuk penjualan komoditas batuan kepada PT STTP. Ini harus dijelaskan kepada publik, bagaimana kesesuaiannya dengan arah perlindungan kawasan tersebut,” tegas Mustakim, Senin (16/11/2026).
WALHI Lampung menilai legalitas administratif tidak otomatis membuktikan kegiatan pengerukan aman secara ekologis maupun tidak merugikan masyarakat. Karena itu, pemeriksaan harus mencakup kesesuaian jenis kegiatan, lokasi dan koordinat pengerukan, luas wilayah kerja, kedalaman, volume material yang diangkat, metode pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan penjualan hasil kerukan.
Sorotan lain menyangkut wilayah tangkap nelayan. Mustakim menyebut ruang hidup nelayan tidak bisa hanya ditentukan berdasarkan batas administratif di atas peta. Wilayah tangkap terbentuk dari kebiasaan turun-temurun, pengetahuan lokal, pola musim penangkapan, serta keberadaan habitat biota laut.
Menurut WALHI, pengerukan dasar perairan berpotensi mengubah struktur dasar laut, meningkatkan kekeruhan, mengganggu habitat organisme dasar perairan, serta berdampak pada rantai makanan dan biota bernilai ekonomi, termasuk rajungan.
WALHI juga menyoroti aktivitas pencucian material hasil pengerukan. Dalam dokumen persetujuan lingkungan Nomor 660/10.019/A 0000610/V.16/2020 tertanggal 16 November 2020, disebutkan pencucian material hasil pengerukan tidak diperbolehkan dilakukan di lokasi pengerukan dan titik pencucian ditentukan di lokasi lain.
Aktivitas pencucian, menurut WALHI, perlu diperiksa karena berpotensi menghasilkan air buangan yang membawa partikel tersuspensi, lumpur halus, dan sedimen kembali ke laut. Jika tidak dikelola sesuai ketentuan, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kekeruhan dan mengganggu kualitas perairan.
Dalam pemberitaan Kupas Tuntas pada 11 November 2026, PT STTP menyampaikan memiliki sejumlah dokumen, antara lain perjanjian kerja sama dengan Pemprov Lampung, persetujuan pelaksanaan pengerukan, dokumen lingkungan, serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor 23042410511800002 yang diterbitkan 23 April 2024.
Perusahaan juga menyatakan material bernilai ekonomis yang diangkat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pendalaman alur pelayaran. Material tersebut disebut terdiri atas lumpur, lempung, kulit kerang, pasir besi, pasir silika, kayu, tanah liat, dan material lainnya.
Bagi WALHI, keterangan perusahaan tersebut justru memperkuat perlunya keterbukaan mengenai karakter kegiatan, volume material, lokasi pengerukan, serta mekanisme pemanfaatan hasil kerukan.
Mustakim turut mengingatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait pengujian materiil PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Putusan tersebut membatalkan ketentuan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) yang mengatur pemanfaatan serta penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut. Karena itu, pemerintah diminta memperhitungkan implikasi putusan tersebut dalam pengawasan kegiatan pengerukan dan pemanfaatan material.
WALHI juga menilai klaim pelibatan masyarakat melalui penyediaan transportasi perahu, perekrutan tenaga harian, pengawasan pemuatan material, maupun penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), tidak otomatis menunjukkan seluruh masyarakat terdampak menyetujui kegiatan pengerukan.
Apalagi, aksi penolakan nelayan Kuala Teladas pada 10 November 2026 menunjukkan masih adanya keberatan masyarakat. Pemerintah dan perusahaan diminta membuka ruang dialog yang setara serta melibatkan nelayan terdampak secara langsung.
Mustakim juga mempertanyakan urgensi pendalaman alur pelayaran di muara Sungai Way Tulang Bawang. Menurutnya, sejauh ini masyarakat yang beraktivitas keluar masuk sungai dan laut di kawasan tersebut tidak pernah mengalami kesulitan akibat pendangkalan atau sedimentasi.
“Urgensi pendalaman alur pelayaran ini perlu dijelaskan secara terbuka. Sejauh ini, masyarakat yang keluar masuk sungai dan laut di muara Way Tulang Bawang tidak pernah mengalami kesulitan akibat pendangkalan atau sedimentasi. Jangan sampai kegiatan yang diklaim untuk kepentingan pelayaran justru mengganggu wilayah tangkap dan penghidupan nelayan,” ujar Mustakim.
Ia juga meminta Pemprov Lampung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait segera memeriksa masa berlaku seluruh dokumen perizinan PT STTP. WALHI menduga izin aktivitas pertambangan perusahaan telah berakhir pada April 2026, sedangkan masa berlaku PKKPRL disebut akan berakhir pada November 2026.
“Kami meminta pemerintah provinsi dan kementerian terkait memeriksa kembali seluruh perizinan PT STTP. Jangan sampai kegiatan tetap berjalan ketika izin sudah berakhir atau tidak lagi sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan menyeluruh,” tegasnya.
WALHI Lampung menyatakan pembangunan infrastruktur pelayaran tidak boleh mengorbankan ekosistem laut dan ruang penghidupan masyarakat pesisir. Organisasi tersebut meminta pemerintah tidak memperpanjang atau memperbarui persetujuan kegiatan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya persoalan lingkungan dan penolakan masyarakat yang belum diselesaikan.
“Laut bukan ruang eksploitasi tanpa batas. Wilayah tangkap nelayan bukan ruang kosong. Dokumen perizinan juga bukan cek kosong untuk mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat pesisir,” pungkas Mustakim.
Sementara itu, PT STTP sebelumnya telah menyampaikan keterangan dan klaim dokumen perizinannya melalui hak jawab yang diberitakan Kupas Tuntas. Pemeriksaan resmi pemerintah terhadap kesesuaian izin, kondisi lingkungan, serta dugaan dampak terhadap nelayan menjadi penting untuk memastikan persoalan ini dapat dinilai secara objektif. (cah).






