Dinas PU Diminta Buka Ruang Lingkup Kontrak dan Rencana Pekerjaan Lanjutan
Bandarlampung – Pembangunan Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan nilai kontrak Rp35,518 miliar menuai sorotan masyarakat. Proyek peningkatan jalan menggunakan konstruksi beton atau rigid pavement sepanjang kurang lebih lima kilometer itu dinilai masih menyisakan persoalan, terutama terkait penanganan bahu jalan, drainase, elevasi badan jalan, hingga akses keluar-masuk rumah dan tempat usaha.
Besarnya anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung melalui skema pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) membuat masyarakat meminta penjelasan terbuka mengenai ruang lingkup pekerjaan. Warga mempertanyakan apakah penataan bahu jalan dan drainase telah masuk dalam kontrak atau justru akan dikerjakan melalui paket lanjutan.
Sorotan muncul setelah sejumlah titik di sepanjang ruas jalan tersebut dinilai belum menunjukkan penanganan bahu jalan secara menyeluruh. Kondisi saluran drainase dan perubahan ketinggian badan jalan setelah pengecoran juga menjadi perhatian warga.
Berdasarkan informasi kontrak, paket pekerjaan bernama Peningkatan Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa (Rigid) dilaksanakan PT Bentang Kharisma Karya dengan konsultan pengawas CV Raja Artha. Kontrak ditandatangani pada 4 Agustus 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender dan target penyelesaian 31 Desember 2026.
Pekerjaan mencakup penanganan jalan sepanjang sekitar lima kilometer dengan lebar kurang lebih 7,30 meter. Struktur konstruksi terdiri atas agregat kelas B setebal 10 sentimeter, lean concrete 10 sentimeter, serta beton rigid setebal 30 sentimeter.
Namun, masyarakat berharap pembangunan tidak hanya berorientasi pada badan jalan yang telah dicor. Elemen pendukung seperti bahu jalan, drainase, dan akses lingkungan juga harus diperhatikan agar jalan dapat berfungsi optimal.
Keluhan warga bahkan muncul melalui komentar di media sosial. Candra Andi Wijaya mempertanyakan pekerjaan yang dinilai lebih berfokus pada peninggian badan jalan.
“Perbaikan jalan? Meninggikan jalan!!!” tulisnya.
Sementara Amin S menyoroti kondisi bahu jalan dan saluran drainase yang dinilai belum tertangani secara menyeluruh.
“Beda kelas dengan kerja KDM. Kerja asal jadi, bahu jalan jadi sempit, bahkan banyak yang habis karena drainase tidak diurus,” tulisnya.
Komentar lain disampaikan Keenan Al Jauzan yang mempertanyakan tanggung jawab kontraktor terhadap penanganan bahu jalan.
“Kontraktor bertanggung jawab terhadap bahu jalan, karena saat pembukaan badan jalan kontraktorlah yang memulai. Coba dilihat dari kontraknya,” tulisnya.
Keluhan serupa disampaikan Goenar Vicktoriyan yang menilai perbaikan badan jalan perlu diikuti pembenahan saluran air di sisi kanan dan kiri jalan.
Warga juga mempertanyakan apakah perubahan elevasi badan jalan telah memperhitungkan kondisi lingkungan sekitar. Sebab, peninggian permukaan jalan berpotensi memengaruhi akses kendaraan menuju rumah dan pertokoan, sekaligus aliran air saat hujan apabila tidak disertai penataan drainase yang memadai.
Persoalan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung. Pemerintah diminta menjelaskan secara terperinci pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor dalam paket senilai Rp35,5 miliar tersebut.
Jika penanganan bahu jalan, pemadatan tanah, penyesuaian akses warga, dan pembenahan drainase belum tercakup dalam kontrak, pemerintah perlu menyampaikan rencana penyelesaiannya kepada masyarakat.
Apakah pekerjaan tersebut akan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya atau melalui paket pekerjaan baru? Berapa kebutuhan anggarannya? Bagaimana memastikan pekerjaan lanjutan tidak mengharuskan pembongkaran bagian jalan yang telah selesai dibangun?
Kejelasan itu penting agar pembangunan tidak terkesan dilakukan secara terpisah tanpa perencanaan menyeluruh, sementara masyarakat harus menunggu penganggaran berikutnya untuk mendapatkan akses jalan yang layak.
Selain itu, pengawasan mutu konstruksi juga harus menjadi perhatian. Konsultan pengawas dan instansi teknis perlu memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak, termasuk kualitas beton, elevasi permukaan jalan, sistem drainase, serta keselamatan pengguna jalan.
Proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah tidak cukup dinilai dari panjang badan jalan yang berhasil dicor. Pembangunan harus menjamin fungsi jalan secara utuh, aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Kini masyarakat menunggu penjelasan Dinas PU Kota Bandar Lampung: apakah bahu jalan dan drainase sudah menjadi bagian dari kontrak Rp35,5 miliar atau masih menunggu proyek lanjutan?
Sebab, jalan yang telah dicor belum otomatis menandakan seluruh pekerjaan pembangunan tuntas apabila akses masyarakat dan sistem drainase masih menyisakan persoalan. (cah).






