Pemkab Tanggamus Bersama BPJS Ketenagakerjaan, Perluas Perlindungan 10.536 Pekerja Rentan Jadi Prioritas

Koraneditor.co Tanggamus – Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama BPJS Ketenagakerjaan memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja melalui kegiatan Launching Program Perlindungan Pekerja Rentan Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Islamic Center Kota Agung, Rabu (18/11/2026).

Program ini menjadi langkah nyata pemerintahdaerah dalam memperluas perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok masyarakat rentan yang memiliki risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial ekonomi akibat kehilangan sumber penghasilan. Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menginisiasi perlindungan bagi sebanyak 10.536 pekerja rentan dari sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi. Selain itu, terdapat pula Program 1 Pekon 80 Pekerja Rentan sebagai upaya memperluas jangkauan perlindungan hingga ke tingkat desa atau pekon.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Tanggamus, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, serta jajaran pemerintah daerah dan perwakilan pemerintahan pekon.

Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan perlindungan bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Tanggamus. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pekerja informal yang memiliki risiko pekerjaan cukup tinggi. Kabupaten Tanggamus dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar memiliki banyak masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pekerja sektor informal lainnya, sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka beserta keluarganya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa program perlindungan pekerja rentan merupakan salah satu langkah strategis untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru akibat hilangnya sumber penghasilan ketika tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, serta Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, perusahaan, instansi, hingga pemerintah pekon, dapat berpartisipasi aktif dalam memperluas kepesertaan dan memastikan keberlanjutan perlindungan bagi pekerja di Kabupaten Tanggamus.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Kuncoro Budi Winarno, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus atas komitmen serta langkah konkret dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data per 15 November 2026, jumlah pekerja yang telah terlindungi di Kabupaten Tanggamus mencapai 56.760 pekerja. Dari jumlah tersebut, perlindungan yang bersumber dari dukungan fiskal pemerintah mencapai 15.418 pekerja, meliputi kepala dan perangkat desa, perangkat BPD, RT/RW serta kader kemasyarakatan desa/pekon sebanyak 4.822 pekerja, pekerja rentan yang bersumber dari APBD Provinsi sebanyak 6.456 pekerja, serta pekerja rentan yang bersumber dari APBDes sebanyak 4.080 pekerja.

Ia juga menekankan bahwa perlindungan bagi pekerja rentan bukan sekadar bantuan pembayaran iuran, melainkan bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian perlindungan serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pekerja memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Untuk itu, diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah pekon, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk optimalisasi APBD, Dana Desa, serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), agar cakupan perlindungan dapat semakin luas dan menjangkau seluruh pekerja rentan hingga ke pelosok daerah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pringsewu, Faisal Yamani menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang telah mengambil langkah nyata dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. Ia berharap kegiatan launching ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kesadaran seluruh pihak akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan akan terus mendukung pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan, sehingga semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan dan keluarga pekerja dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman, tenang, dan sejahtera. Dengan semangat Melindungi Pekerja, Menjaga Keluarga, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindunganbagi seluruh pekerja Indonesia. (top)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *