Aktivitas Tambang Pasir Kuala Teladas Harus Dievaluasi

Bandarlampung – Polemik aktivitas pengerukan pasir di perairan Kuala Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, mendapat perhatian tokoh masyarakat sekaligus mantan Anggota DPRD Lampung, Thaib Husein. Ia menilai kegiatan pengerukan berpotensi memberikan manfaat bagi kelancaran lalu lintas kapal yang keluar masuk alur Sungai Tulang Bawang, sepanjang dilaksanakan dengan izin pemerintah dan tidak melanggar ketentuan.

Namun, Thaib meminta pemerintah tidak tinggal diam. Dinas dan instansi terkait harus turun langsung memeriksa kondisi lapangan, mengevaluasi aktivitas penambangan, serta memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai perizinan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

“Pesan dan harapan saya bahwa penambangan pasir di alur Sungai Tulang Bawang atau sering disebut Kuala Teladas sebenarnya ada manfaatnya, yaitu memperlancar alur lalu lintas kapal yang ingin keluar atau masuk Kali Tulang Bawang, sepanjang ada izinnya dari pemerintah, jangan ilegal,” tegas Thaib Husein, Selasa (17/11/2026).

Menurut Thaib, persoalan alur pelayaran di Kuala Teladas bukan hal baru. Ia mengaku mengenal kondisi kawasan tersebut dan memahami keluhan masyarakat mengenai keterbatasan jalur pelayaran, terutama ketika air laut surut.

Ia menjelaskan, kapal-kapal berukuran besar dengan bobot sekitar 30–40 ton tidak dapat melintas dengan leluasa saat kondisi air surut. Alur yang sempit dan dinilai berbahaya menjadi salah satu persoalan yang telah lama dirasakan masyarakat setempat.

“ Saya mengenal persis situasi dan kondisi Kuala Teladas yang dipersoalkan masyarakat karena ada penambangan pasir. Kuala Sungai Tulang Bawang atau disebut juga Kuala Teladas memang tidak bisa dilewati kapal-kapal besar berukuran 30–40 ton kalau sedang pasang surut. Alurnya sangat kecil dan berbahaya,” ungkapnya.

Thaib menyebut, sejak dahulu masyarakat telah mengusulkan adanya pengerukan atau pendalaman alur untuk mengatasi persoalan pelayaran. Berdasarkan pengetahuan masyarakat setempat, pendangkalan alur selama ini antara lain disebabkan oleh endapan lumpur.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa aktivitas pengerukan yang kini menjadi sorotan harus tetap dievaluasi secara menyeluruh. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kegiatan tersebut benar-benar sesuai tujuan, tidak melanggar ketentuan, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Secara khusus, Thaib meminta Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perikanan dan Kelautan turun langsung ke Kuala Teladas untuk melakukan pemeriksaan.

“Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perikanan Kelautan sebaiknya turun periksa di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mempersilakan instansi terkait melakukan evaluasi terhadap aktivitas pengerukan, termasuk memeriksa kesesuaian kegiatan dengan izin yang dimiliki perusahaan serta kondisi faktual perairan.

Pernyataan Thaib ini muncul di tengah sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung terhadap aktivitas pengerukan pasir yang dilakukan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa (STTP) di perairan Dente Teladas.

Sebelumnya, WALHI Lampung mendesak pemerintah mengevaluasi perizinan perusahaan dan memeriksa dampak kegiatan terhadap ekosistem perairan serta ruang tangkap nelayan. WALHI juga menyoroti kesesuaian aktivitas pengerukan dengan kebijakan kawasan konservasi, dokumen lingkungan, tata ruang laut, serta ketentuan pemanfaatan hasil kerukan.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, menilai kepemilikan dokumen perizinan tidak serta-merta membuktikan kegiatan pengerukan aman secara ekologis maupun tidak merugikan masyarakat pesisir. WALHI meminta pemeriksaan mencakup lokasi, kedalaman, volume material, metode pengerukan, hingga dampaknya terhadap habitat biota laut dan penghidupan nelayan.

Di sisi lain, PT STTP sebelumnya telah menyampaikan keterangan melalui hak jawab yang diberitakan media Kupas Tuntas pada 11 November 2026. Perusahaan menyatakan memiliki sejumlah dokumen, antara lain perjanjian kerja sama dengan Pemprov Lampung, persetujuan pelaksanaan pengerukan, dokumen lingkungan, serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Perusahaan juga menyebut material bernilai ekonomis yang diangkat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pendalaman alur pelayaran.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Thaib menekankan pentingnya evaluasi langsung oleh pemerintah. Menurutnya, persoalan Kuala Teladas perlu dilihat secara utuh, baik dari kebutuhan kelancaran pelayaran maupun kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan perairan.

Dengan pemeriksaan lintas instansi, pemerintah diharapkan dapat memastikan apakah aktivitas pengerukan telah memenuhi seluruh persyaratan dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan yang disampaikan, tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan serta kepentingan nelayan.

Polemik Kuala Teladas kini menuntut kehadiran pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Legalitas kegiatan, kebutuhan pendalaman alur, kondisi ekosistem, dan aspirasi masyarakat harus menjadi bagian dari evaluasi sebelum pemerintah menentukan langkah selanjutnya. (cah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *