Bandarlampung – Wakil Ketua DPW Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Lampung Naufal Caya mengecam keras pernyataan Ketua Umum PMII Cabang Bandar Lampung yang dinilai tendensius dan tidak berdasar.
Mantan aktivis mahasiswa itu menyayangkan pernyataan yang mengadu domba sesama tokoh Lampung, yakni gubernur dan Zulkifli Hasan, selaku Menko Pangan RI.
“Justru Bang Zul menjadi garda terdepan mencari solusi demi terwujudnya swasembada pangan, terutama mengurai persoalan singkong di Lampung,” papar Naufal, Kamis (8/5).
Naufal juga mendorong seluruh pihak dan tokoh-tokoh Lampung untuk bahu membahu memecahkan solusi polemik harga singkong di Lampung dan bukan justru saling menyalahkan satu sama lain.
Selain itu, akademisi muda ini juga menyebut oknum kader PMII itu sesat pikir serta tidak mencerminkan sosok mahasiswa intelektual muda.
“Mengaitkan persoalan harga singkong dengan kondisi internal PAN itu tidak ada relevansinya. Untuk apa mengurusi rumah tangga organisasi orang lain,” ujarnya.
Ia bersama seluruh kader BM PAN lainnya akan menelusuri siapa sosok dibalik oknum kader PMII itu.
“Akan kami telusuri siapa dia sebenarnya dia. Jangan-jangan ada orderan dibalik pernyataan tendensius dan penuh provokasi itu,” tegasnya.
Menko Pangan RI Zulkifli Hasan yang juga putra daerah kelahiran Lampung Selatan itu tidak hanya telah banyak berkiprah di pemerintahan tingkat nasional, tetapi juga telah banyak memberikan sumbangsihnya untuk Bumi Lampung. Bukan hanya dari bidang ekonomi, tetapi juga bidang sosial dan pendidikan. Salah satunya didirikannya sekolah SMA Kebangsaan dan Universitas Indonesia Mandiri yang berpusat di Lampung Selatan.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan membatasi impor singkong ataupun tapioka.
Zulkifli menyebut pembatasan impor tapioka akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) antara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
“Seperti yang kita larang kemarin kayak jagung dan sebagainya itu. Oleh karena itu, tapioka sudah akan diusulkan Mentan ke Menteri Perdagangan dan dibahas di ratas, sehingga impornya dikendalikan,” ujar Zulkifli di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan pihaknya akan meminta data terkait jumlah panen petani singkong dan berapa kekurangan di dalam negeri untuk bisa melakukan impor.
Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar hasil panen petani singkong dalam negeri tidak tergerus oleh produk singkong luar negeri.
“Sudah kita putuskan, tinggal tunggu surat dari Pak Mentan, lalu disampaikan ke Menteri Perdagangan diatur dalam permendag (peraturan Menteri Perdagangan), kemudian nanti impor itu akan diatur dalam lartas (larangan dan pembatasan),” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa komoditas singkong masuk dalam neraca komoditi, sehingga akan terlihat berapa jumlah kebutuhan impornya.
Menurut Sudaryono, volume impor singkong harus diatur untuk melindungi produk dalam negeri.
Selain itu, impor tapioka dan gandum juga dilakukan pengaturan agar petani di dalam negeri bisa sejahtera.
“Kita ke depan, sesuai dengan keputusan tadi sudah diputuskan juga di rapat rakortas (rapat koordinasi terbatas) ini bahwa untuk importasi tapioka termasuk juga gandum, nanti itu juga akan diatur, diatur oleh Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan,” ujar Sudaryono.
Sebelumnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandar Lampung menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai aktor utama di balik penderitaan petani singkong di Lampung. Pasalnya, Zulkifli dinilai membiarkan impor singkong terus berjalan, meski telah diminta secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk menghentikannya sejak akhir Januari 2025.
“Zulhas adalah biang kerok dari kehancuran harga singkong di Lampung. Ia lebih membela kepentingan pengusaha dan importir daripada rakyatnya sendiri,” kata Ketua PMII Bandar Lampung, Dapid Novian Mastur, Kamis (8/5).
Dapid mengungkapkan bahwa surat permintaan penghentian impor dari Gubernur Lampung kepada Zulkifli Hasan, yang saat itu masih menjabat Menteri Perdagangan, tak pernah direspons. Sebaliknya, keran impor tetap terbuka lebar, menekan harga singkong lokal hingga ke titik terendah.
“Kalau dia memang benar putra daerah, maka seharusnya dia pasang badan untuk lindungi petani. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dia berpaling, dan membiarkan petani mati pelan-pelan,” tegas Dapid. (*).
