Politisi Senior Soroti Janji Kampanye “Bersih”, Rakyat Kembali Jadi Korban
BANDAR LAMPUNG — Kasus penangkapan Bupati Lampung Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang kepercayaan publik dan membuka luka lama soal arah pembangunan daerah. Politisi senior Lampung Alzier Dianis Thabranie melontarkan kritik keras, mempertanyakan kapan rakyat benar-benar akan merasakan kesejahteraan dan perubahan nyata.
Menurut Alzier, jargon kampanye bersih dan reformis yang selama ini digaungkan para kepala daerah kembali terbukti tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
“Kapan rakyat akan sejahtera? Kapan mau ada perubahan pembangunan dari kelas bupati? Gaya kampanye sok bersih, faktanya malah ditangkap KPK. Ini sungguh memalukan Lampung,” tegas Alzier Dianis Thabranie, Jumat (26/12).
Ia menilai kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas. Alzier juga menyentil sikap sejumlah elite politik dan kelompok pendukung yang sebelumnya lantang mengaku bersaudara dan sekelik, namun kini memilih menghilang.
“Yang kemarin ngaku bersaudara, sekelik, sekarang ke mana? Kok ngilang semua, tiarap podak. Rakyat jangan terus-terusan dibodohi oleh sandiwara politik seperti ini,” ujarnya lantang.
Alzier menegaskan, praktik korupsi di level kepala daerah secara langsung menghambat pembangunan dan memperpanjang penderitaan masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi.
Ia mendesak penegak hukum menuntaskan kasus tersebut hingga ke akar-akarnya, sekaligus mengingatkan partai politik agar tidak lagi sekadar menjual citra dalam setiap kontestasi politik.
“Kalau pola ini terus dibiarkan, jangan harap rakyat percaya. Lampung butuh pemimpin yang bekerja, bukan yang pandai pencitraan tapi merampok uang rakyat,” tandasnya.
Kasus ini kembali menjadi alarm keras bagi demokrasi lokal di Lampung, bahwa perubahan sejati hanya bisa terwujud jika integritas dan keberanian melawan korupsi benar-benar ditegakkan, bukan sekadar slogan kampanye. (*).
