2026, Pemprov Lampung Gas Pol

Canangkan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan, percepatan pelayanan publik, dan penguatan kehadiran negara di tengah masyarakat. Komitmen tersebut menjadi penanda arah kebijakan Pemprov Lampung dalam mendorong pembangunan yang lebih nyata, merata, dan berpihak kepada rakyat.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung Tahun 2026 di Lapangan KORPRI, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (5/1/2026).

Menurut Marindo, upacara Forkopimda di awal tahun ini memiliki makna strategis karena menjadi momentum awal kesiapan seluruh unsur pimpinan daerah untuk bekerja lebih solid dan terarah dalam menjalankan roda pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum awal tahun ini menjadi penanda kesiapan kita untuk bekerja lebih terarah, lebih solid, dan melayani masyarakat dengan lebih sungguh-sungguh,” ujarnya.

Marindo menjelaskan, tahun 2025 merupakan fase peletakan fondasi kepemimpinan Pemprov Lampung. Pada periode tersebut, pemerintah fokus menata arah pembangunan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memastikan seluruh unsur pemerintahan berjalan seiring dan saling menguatkan.

Memasuki tahun 2026, hasil dari kerja bersama tersebut mulai dirasakan masyarakat. Pembangunan diarahkan dari kebutuhan paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari penguatan desa, penggerakan pasar rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, hingga perbaikan pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat.

Salah satu fokus utama Pemprov Lampung pada 2026 adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Marindo menegaskan, kebijakan pembangunan jalan dilakukan secara lebih terarah dan berbasis kepadatan penduduk serta intensitas aktivitas masyarakat.

“Pendekatan ini kita lakukan agar setiap rupiah uang daerah benar-benar kembali kepada rakyat, berputar di Lampung, dan memberi dampak nyata bagi mobilitas, konektivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, APBD Provinsi Lampung ditempatkan pada pos-pos prioritas, seperti infrastruktur jalan, pendidikan—khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Marindo juga menekankan pentingnya peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah. Ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat disebutnya sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan.

“Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan daerah, pembangunan tidak akan berjalan optimal,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Marindo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung atas kebersamaan dan kekompakan yang telah terbangun, seraya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi di tahun 2026.

Menutup sambutannya, Marindo menegaskan kembali tekad Pemprov Lampung menjadikan 2026 sebagai tahun percepatan di berbagai sektor.

“Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan, percepatan pelayanan, dan percepatan kehadiran negara di tengah masyarakat,” pungkasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *