Lampung Selatan — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama rombongan Komisi V DPR RI meninjau langsung Exit Tol Lematang di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (29/1/2026). Peninjauan ini menjadi bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi di Provinsi Lampung.
Kunjungan kerja tersebut diawali dengan penyambutan rombongan Komisi V DPR RI di Bandara Raden Inten II, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan bersama Pemerintah Provinsi Lampung di Lamban Sabah Resto, Bandar Lampung.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi kehadiran Komisi V DPR RI yang dinilainya sebagai momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur strategis di Lampung,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menegaskan, penguatan infrastruktur dan transportasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian dan perkebunan. Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra pangan nasional, dengan kontribusi sekitar 70 persen produksi singkong nasional, serta menjadi produsen utama kopi dan berbagai komoditas unggulan lainnya.
Namun demikian, tingginya volume angkutan barang, khususnya komoditas pertanian dan energi dari Sumatera bagian selatan, berdampak pada kondisi jalan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Lampung menjadi jalur utama distribusi pangan dan energi. Beban lalu lintas angkutan barang yang tinggi berdampak pada kerusakan jalan. Karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur transportasi menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pengembangan kawasan industri di sejumlah lokasi strategis, pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan, serta penguatan konektivitas melalui jalan tol yang terhubung langsung dengan pelabuhan, optimalisasi jalur kereta api untuk angkutan barang, dan pengembangan pelabuhan sebagai simpul logistik utama.
“Tanpa konektivitas yang baik, potensi ekonomi Lampung tidak akan termanfaatkan secara optimal. Infrastruktur adalah kunci hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Sementara itu, pimpinan rombongan Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan, menyerap aspirasi pemerintah daerah, serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan dan perencanaan,” ujar Hamka.
Ia menegaskan, Komisi V DPR RI berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan transportasi terintegrasi di Provinsi Lampung. (*).
