Hadiri Sosialisasi Kemendagri, Gubernur Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Perlindungan Sosial
Jakarta — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung langkah pemerintah pusat untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Mirza di hadapan para kepala daerah.
Menurutnya, digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus menutup celah terjadinya tumpang tindih data dan kebocoran bantuan.
Gubernur Mirza juga mengajak seluruh perangkat daerah di Provinsi Lampung, serta masyarakat luas, untuk mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut. Partisipasi aktif semua pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan transformasi penyaluran perlindungan sosial berbasis digital.
“Kami mengajak seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung digitalisasi bantuan sosial. Dengan dukungan kolektif, sistem perlindungan sosial akan semakin kuat dan berkeadilan,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 24 gubernur serta 41 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Para kepala daerah menerima arahan Menteri Dalam Negeri RI yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam perluasan program piloting digitalisasi bansos.
Transformasi digital perlindungan sosial ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pelayanan sosial. Kegiatan diawali dengan arahan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B. Pandjaitan, yang menegaskan bahwa transformasi digital adalah kunci peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran program pemerintah.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bansos sekaligus mempererat sinergi lintas sektor, demi meningkatkan kualitas layanan perlindungan sosial bagi masyarakat Lampung. (*).
