Bank Indonesia: Inflasi Pangan Harus Dikendalikan dari Hulu ke Hilir
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan terkait memperkuat langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Upaya tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung, Senin (10/2).
Pertemuan strategis lintas sektor ini digelar menyusul tren historis peningkatan konsumsi masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang kerap memicu tekanan inflasi, khususnya dari kelompok pangan bergejolak atau volatile food.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari sisi produksi hingga distribusi.
“Penguatan sisi hulu perlu diintegrasikan dengan pascapanen, hilirisasi, dan distribusi dalam satu ekosistem sinergi agar pasokan terjaga dan harga lebih stabil sampai ke tingkat konsumen,” ujar Bimo.
Menurutnya, risiko inflasi pada periode Ramadan dan Idulfitri umumnya bersumber dari terganggunya pasokan serta meningkatnya permintaan bahan pangan strategis. Karena itu, koordinasi antarpemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha menjadi kunci utama.
Selain Bank Indonesia, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui optimalisasi produksi pangan daerah, penguatan cadangan pangan, serta kelancaran distribusi antardaerah. Langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar di wilayah yang mengalami tekanan harga.
Dari sisi pengawasan, Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan rantai distribusi guna mencegah penimbunan dan spekulasi harga. Perum BULOG memastikan kesiapan stok cadangan beras pemerintah di seluruh wilayah Lampung, sementara Pertamina menjamin ketersediaan energi, termasuk BBM dan LPG selama Ramadan dan Idulfitri.
HLM TPID ini diharapkan mampu memperkuat respons cepat daerah terhadap potensi gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan stabilitas ekonomi Lampung tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. (*)
