Pemerintah Kabupaten Pesawaran menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif Level 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., dalam Rapat Koordinasi dan Penyerahan Piagam UKPBJ Proaktif pada Rapat Koordinasi UKPBJ Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Gedung LKPP, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc., didampingi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Suharti, S.Psi., M.Si., Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., M.PP., serta Kepala Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Pesawaran, Nanang Sumarlin, S.H.
Penghargaan diberikan atas keberhasilan Pemkab Pesawaran memenuhi kelengkapan atribut sembilan variabel (9/9) dalam mencapai tingkat kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif). Capaian ini menempatkan UKPBJ Pesawaran sebagai unit yang telah berfungsi strategis dan tidak lagi sekadar administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Perencanaan pengadaan menjadi tahapan krusial dalam siklus pengadaan barang/jasa. Perencanaan yang matang memastikan kebutuhan terpenuhi tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya, sekaligus mendorong efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, UKPBJ didorong berperan sebagai pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan. Fungsi tersebut mencakup identifikasi kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, penganggaran, hingga pengelolaan sistem informasi untuk mencapai target kinerja, termasuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.
Bupati Nanda Indira menyatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, khususnya UKPBJ, dalam membangun sistem pengadaan yang transparan dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Prestasi tersebut diharapkan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di Kabupaten Pesawaran serta mendorong optimalisasi belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (klis).
