Dr. Khairudin: Permintaan Terbatas, Dominasi Sektor Primer Jadi Penghambat
BANDAR LAMPUNG – Pertumbuhan kredit perbankan di Provinsi Lampung yang hanya berada di kisaran 4–5 persen dan tertinggal dari rata-rata nasional maupun kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dinilai lebih mencerminkan persoalan struktural ekonomi daerah, bukan semata perlambatan ekonomi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bandar Lampung, Dr. Khairudin, menegaskan rendahnya pertumbuhan kredit dipengaruhi struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian dan perdagangan skala kecil.
“Struktur ekonomi Lampung masih bertumpu pada sektor primer dengan produktivitas dan tingkat formalitas usaha yang relatif terbatas. Kebutuhan pembiayaan formal juga belum besar karena banyak pelaku usaha mengandalkan modal sendiri atau pembiayaan nonperbankan,” ujar Dr. Khairudin, Rabu (5/3/2026).
Menurutnya, ketergantungan pada komoditas membuat aktivitas ekonomi daerah sensitif terhadap fluktuasi harga dan kondisi pasar. Hal itu mendorong pelaku usaha lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi berbasis kredit.
Selain itu, terbatasnya diversifikasi ekonomi dan masih kecilnya peran industri pengolahan menyebabkan minimnya proyek investasi berskala besar yang biasanya menjadi motor utama pertumbuhan kredit perbankan.
“Jadi ini tidak serta merta menunjukkan perlambatan ekonomi daerah, melainkan lebih pada karakteristik struktural perekonomian lokal dan pola intermediasi keuangan yang berbeda,” jelasnya.
Permintaan Lebih Dominan
Dr. Khairudin menilai perlambatan kredit di Lampung lebih dipengaruhi minimnya permintaan dibandingkan faktor kehati-hatian perbankan.
“Permintaan kredit produktif, khususnya untuk investasi skala menengah dan besar, memang belum berkembang signifikan. Sementara dari sisi likuiditas, fungsi intermediasi perbankan sebenarnya masih memadai,” katanya.
Ia menambahkan, risiko kredit bermasalah atau non performing loans (NPL) juga menjadi pertimbangan bank dalam menyalurkan pembiayaan, terutama pada sektor dengan volatilitas pendapatan tinggi.
“Ketika potensi risiko meningkat, bank akan lebih selektif. Ini bagian dari menjaga kualitas aset dan stabilitas keuangan,” ujarnya.
UMKM Paling Terdampak
Kondisi ini, lanjutnya, paling dirasakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di bidang perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan skala kecil.
“UMKM sangat bergantung pada akses pembiayaan untuk modal kerja dan ekspansi. Ketika kredit tumbuh lambat, ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja juga ikut tertahan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, sebagian besar penciptaan lapangan kerja di daerah berasal dari sektor UMKM. Jika akses pembiayaan terbatas, maka pertumbuhan ekonomi lokal berpotensi melambat dalam jangka panjang.
Butuh Sinergi Kebijakan
Untuk mendorong pertumbuhan kredit, Dr. Khairudin menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan perbankan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan.
“Pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, serta meningkatkan kualitas data UMKM agar memudahkan proses penilaian kredit,” katanya.
Di sisi lain, perbankan didorong mengembangkan pembiayaan berbasis rantai nilai (value chain financing), memperluas digitalisasi layanan kredit, serta berkolaborasi dengan lembaga penjamin dan fintech untuk menekan risiko pembiayaan.
Prospek Moderat 2026
Meski menghadapi tantangan struktural, Dr. Khairudin memperkirakan prospek kredit Lampung hingga akhir 2026 akan membaik secara bertahap.
“Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah di kisaran 4,9–5,7 persen dan strategi pembiayaan yang lebih terarah ke sektor produktif, pertumbuhan kredit berpotensi naik ke kisaran 8–9 persen. Namun tetap dalam jalur moderat,” ujarnya.
Ia menegaskan, akselerasi pertumbuhan kredit sangat bergantung pada transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor hilir, peningkatan produktivitas UMKM, serta perluasan basis investasi.
“Tanpa transformasi struktural, pola pertumbuhan kredit yang relatif rendah akan terus berulang,” pungkasnya. (*).
