Roadmap Terintegrasi Disiapkan, Penertiban Bangunan Liar Dilakukan Humanis
Bandarlampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan keseriusannya dalam menuntaskan persoalan banjir yang masih menjadi ancaman rutin di ibu kota Provinsi Lampung. Wali Kota Eva Dwiana memastikan, langkah konkret tengah disiapkan melalui penyusunan roadmap penanganan banjir yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pakar lingkungan, praktisi tata kota, hingga komunitas masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bappeda turut menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kolaboratif tersebut.
Dalam forum itu, sejumlah isu krusial menjadi fokus pembahasan, seperti normalisasi sungai, pembenahan sistem drainase, penguatan daerah resapan air, penataan ruang kota, hingga penguatan regulasi berbasis kajian ilmiah.
Wali Kota Eva Dwiana menegaskan, persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua harus ikut terlibat dalam penanganannya,” ujar Eva.
Ia mengungkapkan, tantangan geografis Bandar Lampung cukup kompleks dengan keberadaan enam sungai besar dan sekitar 33 aliran sungai kecil yang melintasi wilayah kota. Namun, kondisi tersebut diperparah dengan maraknya bangunan liar yang menyempitkan bahkan menutup aliran air.
“Banyak bangunan berdiri di atas aliran sungai, bahkan menutup saluran air. Ini yang membuat aliran tidak normal dan memicu banjir,” jelasnya.
Meski demikian, Eva menegaskan penertiban akan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis guna menghindari konflik sosial.
“Kita harus manusiawi. Tapi kalau ini tidak ditangani, Bandar Lampung bisa terus tenggelam saat hujan deras,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan, termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, agar penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau kita diamkan, banjir akan terus berulang. Maka harus ada kerja bersama dari hulu sampai hilir,” katanya.
FGD ini menghasilkan komitmen bersama untuk mendorong implementasi roadmap berbasis data dan kajian ilmiah, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.
Di akhir kegiatan, Eva Dwiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan berharap langkah konkret segera terealisasi.
“Kita ingin ke depan tidak ada lagi banjir di Bandar Lampung. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya. (*).
