BI dan Pemkab Susun Roadmap ETPD, Targetkan PAD Lebih Transparan dan Efisien
Lampung Tengah — Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memperkuat komitmen percepatan digitalisasi transaksi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026, Senin (11/5/2026). Langkah ini menjadi pijakan penting dalam penyusunan roadmap implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendorong tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Kabupaten Lampung Tengah tercatat menempati peringkat kedua tingkat kabupaten se-Lampung pada Championships TP2DD 2025 dengan skor 80,03 dan telah masuk kategori “Digital”. Capaian tersebut dinilai menjadi modal kuat untuk memperluas penggunaan transaksi non tunai pada sektor pajak, retribusi, hingga belanja daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan roadmap ETPD menjadi panduan strategis agar transformasi digital berjalan terukur dan berkelanjutan.
“Roadmap merupakan alat navigasi yang diterjemahkan dalam langkah operasional jangka menengah agar setiap tahapan transformasi digital dapat berjalan konsisten dan terukur. Tahap awal dimulai dengan identifikasi sektor dan jenis transaksi yang paling siap dielektronifikasi, kemudian implementasinya diperluas secara bertahap dan lebih masif pada tahun berikutnya,” ujar Bimo Epyanto.
Menurutnya, digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar modernisasi sistem pembayaran, tetapi juga menjadi pintu masuk pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah. Pemanfaatan transaksi non tunai dinilai mampu meningkatkan efektivitas penerimaan daerah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Plt Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, mengatakan Lampung Tengah sebagai kabupaten terbesar di Provinsi Lampung masih memiliki banyak potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi layanan.
“Masih banyak potensi dan sumber pendapatan daerah yang bisa diidentifikasi dan dimaksimalkan. Karena itu seluruh kepala OPD kami hadirkan dalam HLM ini agar visi penyusunan roadmap ETPD benar-benar selaras sehingga transaksi pemerintah daerah bisa berjalan lebih cepat, aman, dan efisien,” kata I Komang Koheri.
Dalam waktu dekat, Pemkab Lampung Tengah akan mulai mengimplementasikan sejumlah program strategis, di antaranya digitalisasi penyewaan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum, digitalisasi pemungutan retribusi di sembilan pasar daerah, penggunaan virtual account untuk penerimaan pajak, hingga studi kelayakan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersama Bank Lampung.
Sinergi Bank Indonesia, Pemkab Lampung Tengah, dan Bank Lampung sebagai Bank RKUD diharapkan mampu mempercepat adopsi transaksi digital di masyarakat sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah melalui sistem yang lebih tertib, efisien, dan berbasis data. (*).
