Bandarlampung – Keluarga Besar Eksponen 98 Provinsi Lampung yang tergabung dalam 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi ekonomi yang dinilai sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998.
Pernyataan politik tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai Konsolidasi Gerakan Eksponen 98 Lampung di Mor Living Hotel Praba, Bandar Lampung, Rabu (1/7). Dalam deklarasinya, para aktivis Reformasi menilai demokrasi politik yang telah berjalan selama 28 tahun harus dilanjutkan dengan pemerataan kesejahteraan melalui demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Mereka menegaskan sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo, mulai dari pemberantasan korupsi, penertiban kawasan hutan, optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, hingga efisiensi APBN, merupakan langkah strategis yang perlu dikawal bersama agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
PIC 98 Resolution Network Pusat, Supriyanto, mengatakan gerakan Reformasi 1998 tidak berhenti pada keberhasilan menghadirkan demokrasi politik, tetapi harus dilanjutkan dengan perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi.
“Semangat Reformasi tidak boleh berhenti pada kebebasan politik semata. Kini saatnya memastikan kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat melalui demokrasi ekonomi sebagaimana amanat konstitusi. Karena itu kami memberikan dukungan kritis terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada pemberantasan korupsi, penyelamatan aset negara, dan penguatan kesejahteraan rakyat,” tegas Supriyanto.
Ia menambahkan, dukungan tersebut bukan berarti tanpa kritik. Menurutnya, seluruh program strategis pemerintah tetap harus diawasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang berpotensi mencederai tujuan utama reformasi.
Sementara itu, PIC 98 Resolution Network Lampung, Abu Hasan, menegaskan Eksponen 98 Lampung siap menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus menjembatani dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
“Kami mendukung arah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998. Namun kami juga akan terus mengawal implementasinya agar sesuai amanat UUD 1945, bebas dari penyimpangan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Lampung siap menjadi bagian dari gerakan nasional untuk menjaga demokrasi politik sekaligus memperjuangkan demokrasi ekonomi,” ujar Abu Hasan.
Dalam pernyataan sikapnya, Eksponen 98 Lampung juga mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan di tengah dinamika politik nasional. Mereka menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disertai gagasan dan solusi yang konstruktif.
Selain itu, mereka menegaskan komitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan kalangan akademisi, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil guna mengawal implementasi program strategis pemerintah agar tetap berjalan sesuai konstitusi, nilai-nilai Pancasila, dan tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*).
