Prof. Nairobi: Jangan Hanya Sehat Secara Finansial, Tapi Harus Jadi Motor Pembangunan Daerah
BANDAR LAMPUNG – Kinerja keuangan Bank Lampung sepanjang 2025 menuai apresiasi. Lonjakan laba, membaiknya efisiensi operasional, serta penguatan likuiditas menempatkan bank milik pemerintah daerah itu dalam kategori sehat secara finansial. Namun, di balik capaian tersebut, Bank Lampung dinilai masih menghadapi pekerjaan besar dalam memperkuat tata kelola agar mampu menjalankan fungsi sebagai bank pembangunan daerah.
Guru Besar Ekonomi Publik sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Prof. Dr. Nairobi, menilai keberhasilan Bank Lampung tidak boleh hanya diukur dari besarnya laba atau rasio kesehatan keuangan.
“Bank Lampung saat ini memang menunjukkan kinerja keuangan yang kuat. Tetapi, keberhasilan sejati bukan hanya soal laba. Bank ini harus mampu memperluas inklusi keuangan, memperkuat sektor riil, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah,” ujar Prof. Nairobi, Sabtu (11/7).
Menurutnya, posisi Bank Lampung sangat strategis karena menjadi pengelola utama dana pemerintah daerah, mulai dari kas daerah, rekening ASN, hingga berbagai program pembangunan. Karena itu, orientasi bisnis harus berjalan beriringan dengan mandat mempercepat pertumbuhan ekonomi Lampung.
Ia menilai transformasi Bank Lampung menjadi bank pembangunan daerah harus diwujudkan melalui reformasi tata kelola yang menyeluruh.
“Pemerintah daerah perlu menegaskan mandat pembangunan dalam indikator kinerja Bank Lampung. Jangan hanya mengejar laba, tetapi juga mengukur dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat,” tegasnya.
Prof. Nairobi juga menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan UMKM, petani, dan ekonomi desa. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar tidak memunculkan kredit bermasalah maupun penyalahgunaan kewenangan.
“KUR harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan justru menjadi sumber kredit bermasalah akibat lemahnya verifikasi dan pengawasan,” katanya.
Dari perspektif ekonomi kelembagaan, lanjut Prof. Nairobi, Bank Lampung berada dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan dinamika politik lokal. Oleh sebab itu, sistem check and balance, komite audit, manajemen risiko, serta pengendalian internal harus diperkuat agar setiap keputusan bisnis benar-benar profesional dan bebas dari kepentingan jangka pendek.
Selain tata kelola, Prof. Nairobi mendorong perubahan arah pembiayaan Bank Lampung dari kredit konsumtif menuju kredit produktif. Menurutnya, sektor pertanian, ketahanan pangan, kehutanan sosial, UMKM, dan ekonomi desa harus menjadi prioritas pembiayaan karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas layanan digital. Berdasarkan pengalamannya sebagai nasabah, layanan mobile banking Bank Lampung masih perlu banyak penyempurnaan agar lebih stabil, aman, dan mudah diakses.
“Saya beberapa kali mengalami kesulitan mengakses M-Banking meskipun sudah mengikuti prosedur yang benar. Sistem digital yang andal menjadi kebutuhan utama agar nasabah dapat bertransaksi dengan nyaman dan efisien,” ungkapnya.
Prof. Nairobi menegaskan, masa depan Bank Lampung akan sangat ditentukan oleh keberhasilannya melakukan transformasi tata kelola dan memperkuat peran sebagai lembaga keuangan pembangunan.
“Transformasi tata kelola dan orientasi pembangunan akan menentukan apakah Bank Lampung hanya menjadi bank yang mengejar laba atau benar-benar menjadi bank pembangunan daerah yang memberi manfaat luas bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya. (*)
