Soroti Pengangguran dan Lapangan Kerja, Tokoh Lampung Minta Pemprov Jadikan Momentum Pembenahan
BANDAR LAMPUNG – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut jaringan begal di Jawa Barat mayoritas berasal dari Lampung memicu polemik. Ucapan tersebut menuai beragam respons, mulai dari kritik hingga ajakan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di Lampung.
Dalam pernyataannya, Dedi mengatakan, “Jaringan begal itu kebanyakan, mohon maaf ya menyebut daerah, itu kan Lampung.” Pernyataan itu kemudian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial dan grup percakapan.
Pengamat politik, pembangunan, dan kebijakan publik asal Lampung,, Nizwar Affandi, menilai pernyataan tersebut sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai persoalan sentimen daerah. Menurutnya, jika data yang disampaikan mengacu pada informasi aparat penegak hukum, maka pemerintah daerah perlu menjadikannya sebagai bahan introspeksi.
> “Daripada marah dengan KDM karena mengungkap data dari kepolisian, lebih baik mengingatkan para pemimpin daerah agar lebih bersegera membuka lapangan pekerjaan yang menyejahterakan,” ujar Nizwar.
Senada dengan itu, sejumlah kalangan menilai persoalan kriminalitas tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial-ekonomi seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, putus sekolah, hingga penyalahgunaan narkoba.
Mereka mendorong Pemerintah Provinsi Lampung memperbanyak pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), terutama di daerah-daerah yang selama ini rawan tindak kriminal. Pelatihan keterampilan bagi anak muda dinilai menjadi salah satu langkah strategis agar mereka memiliki akses terhadap dunia kerja.
“Anak-anak muda pengangguran dan putus sekolah harus ditampung di BLK, diberi pelatihan kerja gratis, kemudian disalurkan ke perusahaan sesuai keahliannya. Kalau mereka bekerja, angka kriminalitas diyakini akan turun drastis,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Selain itu, upaya pencegahan juga dinilai harus melibatkan pemerintah kabupaten, aparat kepolisian, TNI, kepala desa, tokoh agama, dan tokoh adat melalui pembinaan masyarakat secara berkelanjutan.
Pengamat menilai, polemik tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta memperkuat upaya pencegahan kriminalitas melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan penegakan hukum.
“Persoalan kriminalitas tidak cukup diselesaikan dengan penindakan. Perlu solusi yang menyentuh akar masalah, mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba agar generasi muda memiliki masa depan yang lebih baik,” tegasnya. (*).
