APINDO DESAK PEMERINTAH MAKSIMALKAN PERJANJIAN DAGANG UNTUK ANGKAT NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL
JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah mengubah orientasi perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dari sekadar membuka akses pasar menjadi instrumen strategis untuk memperkuat industrialisasi, meningkatkan nilai tambah, serta mendongkrak daya saing produk nasional.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “The Real Impact of Free Trade Agreements on Indonesia’s Industrialization and Economic Performance” yang digelar Kementerian Keuangan RI, Kamis (20/8/2026), di Jakarta.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum tersebut menegaskan evaluasi FTA harus didasarkan pada dampak nyata terhadap perekonomian dan industri nasional. Pemerintah, kata dia, perlu memahami kepentingan yang hendak diperjuangkan dalam setiap perundingan, termasuk kebutuhan industri dan sektor-sektor yang memiliki prospek pengembangan.
Purbaya juga menekankan pentingnya mengukur real impact setiap FTA. Pemerintah perlu mengetahui industri yang mampu bertahan, sektor yang tertekan atau berhenti, industri yang masih dapat diselamatkan melalui intervensi kebijakan, hingga peluang lahirnya industri baru akibat perubahan struktur perdagangan.
Menurutnya, Indonesia juga masih menghadapi pekerjaan besar dalam menghidupkan kembali sektor manufaktur secara optimal setelah krisis. Padahal, penguatan manufaktur merupakan salah satu tahapan penting menuju negara maju.
Karena itu, strategi pengembangan industri nasional dinilai harus semakin jelas dan terintegrasi dengan kebijakan perdagangan.
Akses Pasar Jangan Mubazir
Ketua Bidang Perdagangan APINDO Anne Patricia Sutanto yang menjadi salah satu narasumber menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki akses pasar yang luas melalui berbagai FTA. Namun, pemanfaatannya oleh dunia usaha masih belum maksimal.
APINDO menilai tantangan Indonesia ke depan bukan lagi sekadar mengejar penambahan perjanjian perdagangan, melainkan memastikan akses pasar yang sudah tersedia benar-benar dimanfaatkan pelaku usaha nasional.
Untuk itu, APINDO mendorong penguatan informasi dan edukasi mengenai FTA, penyederhanaan prosedur klaim preferensi serta Rules of Origin (RoO), peningkatan konsultasi dan pendampingan, pembangunan rantai pasok domestik, serta penyelesaian berbagai hambatan non-tarif.
Penguatan kembali FTA Center dan integrasinya dengan jaringan asosiasi dunia usaha juga dinilai penting. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan konsultasi yang cepat, mudah dan responsif bagi pelaku usaha.
UMKM Jangan Jadi Pasar Impor
APINDO juga menyoroti pentingnya memastikan UMKM menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan FTA.
Pembukaan akses pasar harus dibarengi dengan penguatan kapasitas produksi, pembiayaan, teknologi, sertifikasi, kualitas produk dan kemampuan memenuhi persyaratan RoO.
Dengan begitu, UMKM tidak hanya menjadi pasar bagi produk impor, tetapi mampu masuk ke dalam rantai pasok industri nasional maupun Global Value Chain (GVC).
Penguatan rantai pasok domestik menjadi semakin penting karena keterbatasan bahan baku dalam negeri dapat menyebabkan produk Indonesia gagal memenuhi ketentuan RoO, sehingga peluang memperoleh fasilitas tarif preferensi dari negara mitra menjadi tidak optimal.
Dari Market Access ke High Value
APINDO mendorong perubahan paradigma dari sekadar “market access” menuju “higher value-added and global competitiveness”.
Indonesia dinilai harus memperkuat rantai pasok nasional, keterkaitan industri hulu-hilir, serta kemampuan menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Transformasi dari sekadar produsen atau Original Equipment Manufacturer (OEM) menjadi pencipta nilai harus didukung dengan penguatan riset dan pengembangan (R&D), desain, branding, kekayaan intelektual, teknologi, digitalisasi, otomasi hingga pengembangan sumber daya manusia.
Dengan demikian, FTA tidak berhenti pada persoalan penurunan tarif dan peningkatan volume perdagangan, tetapi mampu mendorong transformasi struktur ekonomi Indonesia.
Ukur Dampak, Bukan Jumlah FTA
APINDO berpandangan keberhasilan FTA tidak cukup diukur dari jumlah perjanjian yang telah ditandatangani maupun besaran penurunan tarif.
Indikator yang lebih penting adalah sejauh mana FTA mampu meningkatkan ekspor dan investasi, mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, memperkuat manufaktur dan UMKM, serta menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
Dengan pendekatan tersebut, FTA diharapkan menjadi mesin industrialisasi nasional, bukan sekadar pintu masuk produk dan pasar perdagangan bebas.
Forum tersebut turut dihadiri Pengurus Bidang Perdagangan APINDO Mufti Hamka Hasan, Handito Joewono dan Devi Kusumaningtyas, serta Pengurus Bidang Industri Manufaktur APINDO Tri Wahono. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya dunia usaha mendorong kebijakan perdagangan dan industrialisasi yang lebih efektif, kompetitif dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha nasional. (*).
