Marga Punduh, Punduh Pidada dan Way Ratai Minta DPD Buka Ruang Konsolidasi; Sebelumnya Tegineneng, Padang Cermin dan Way Lima Juga Bersikap
PESAWARAN — Desakan agar Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pesawaran segera digelar kembali menguat. Kali ini, aspirasi tersebut datang dari DPK KNPI Marga Punduh, Punduh Pidada dan Way Ratai yang meminta Pengurus Harian DPD KNPI Pesawaran segera menggelar rapat bersama jajaran DPK untuk membahas tahapan Musda.
Para pengurus DPK menyebut langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan organisasi, membuka ruang konsolidasi kepemudaan, sekaligus menentukan arah kepemimpinan KNPI Pesawaran melalui mekanisme organisasi.
Desakan itu muncul setelah sebelumnya DPK KNPI Tegineneng, Padang Cermin dan Way Lima juga menyuarakan agar Musda segera dilaksanakan.
DPK SOROT MASA BERLAKUNYA SK
Dalam pernyataan yang disampaikan para pengurus DPK, masa kepengurusan DPD KNPI Pesawaran periode 2023–2026 disebut perlu segera ditindaklanjuti dengan tahapan Musda.
Para DPK merujuk SK kepengurusan dengan nomor 014/A/Kpts/DPDKNP/LPG/IX/2023. Mereka meminta persoalan keberlanjutan kepengurusan dibahas melalui forum dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Bagi mereka, Musda merupakan forum penting untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, reorganisasi, sekaligus menentukan arah kepemimpinan KNPI Pesawaran berikutnya.
MARGA PUNDUH: JANGAN PERPANJANG, SEGERA MUSDA
Ketua DPK KNPI Marga Punduh, Ahmad Hafizi, menilai berakhirnya masa kepengurusan harus menjadi momentum evaluasi dan regenerasi organisasi.
Ia juga menyatakan tidak sependapat apabila perpanjangan kepengurusan dijadikan solusi sebelum ada evaluasi terhadap perjalanan organisasi.
“KNPI Pesawaran harus bergerak maju, bukan berjalan di tempat tanpa arah dan capaian yang jelas bagi kepemudaan. Kami sangat menolak apabila ada perpanjangan SK kepengurusan untuk dijadikan jalan keluar tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi perjalanan organisasi. Kalau masa kepengurusan sudah berakhir, maka jangan terus dipaksakan untuk diperpanjang. Segera gelar Musda,” tegas Ahmad Hafizi.
PUNDUH PIDADA SIAP MINTA FASILITASI PROVINSI
Sementara itu, Ketua DPK KNPI Punduh Pidada, Antoni Prasatio, meminta DPD KNPI Pesawaran membuka komunikasi dengan seluruh DPK.
Menurutnya, dialog antarpengurus diperlukan untuk mencari jalan keluar secara organisatoris dan memastikan keberlanjutan KNPI Pesawaran.
“Kami meminta Pengurus Harian DPD KNPI Pesawaran segera mengambil langkah nyata. Jika persoalan tersebut tidak mendapatkan kejelasan, kami menyatakan siap menyampaikan kepada DPD KNPI Provinsi Lampung untuk meminta fasilitasi dan kejelasan mengenai keberlanjutan KNPI Kabupaten Pesawaran,” ujar Antoni.
Ia menegaskan langkah tersebut, menurutnya, bukan untuk memecah organisasi, melainkan memastikan mekanisme organisasi dan aspirasi DPK memperoleh ruang.
“KNPI Pesawaran harus kembali menjadi rumah bersama bagi pemuda. Jangan biarkan organisasi berjalan tanpa arah dan tanpa terobosan yang berarti. Saatnya evaluasi, saatnya regenerasi, dan saatnya Musda segera digelar demi keberlanjutan KNPI serta masa depan pemuda Kabupaten Pesawaran,” lanjutnya.
WAY RATAI: KEDANKAN SOLIDITAS ORGANISASI
Sekretaris DPK KNPI Way Ratai, Widhi Nugroho, berharap dinamika yang berkembang tidak mengganggu soliditas organisasi.
Ia mendorong DPD KNPI Pesawaran tetap mengedepankan mekanisme organisasi dan segera mempersiapkan Musda.
“Menjelang Musda dan berakhirnya SK DPD KNPI Pesawaran, kami berharap di tengah dinamika organisasi ini, DPD KNPI Pesawaran harus solid dalam menjalankan roda organisasi ke depan dan bisa menjalankan Musda secepatnya dan tertib. KNPI Way Ratai selalu mendukung apa yang menjadi kebersamaan untuk pemuda-pemuda di Kabupaten Pesawaran,” katanya.
DESAKAN SEBELUMNYA JUGA MUNCUL
Sebelumnya, desakan serupa disampaikan tiga DPK lainnya, yakni Tegineneng, Padang Cermin dan Way Lima.
Ketua DPK KNPI Tegineneng, Ridwan Sifyan, menilai Musda merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan organisasi, khususnya dalam proses reorganisasi dan regenerasi kepemudaan.
“Musda merupakan mekanisme penting dalam organisasi. Setelah SK kepengurusan selesai, kita berharap ada kepastian tahapan menuju Musda agar proses reorganisasi KNPI Pesawaran dapat berjalan secara terarah dan konstitusional,” ujar Ridwan.
Ketua DPK KNPI Padang Cermin, Iwan Juni, juga meminta DPD KNPI Pesawaran segera memproses tahapan Musda.
“Dengan selesainya SK kepengurusan, tentu kita berharap kepada DPD KNPI Pesawaran agar memproses Musda agar dapat segera dilanjutkan. Ini bagian penting dari mekanisme organisasi yang harus kita hormati dan jalankan bersama,” katanya.
Menurut Iwan, reorganisasi diperlukan agar KNPI kembali menjadi ruang konsolidasi dan rumah bersama bagi pemuda di seluruh wilayah Pesawaran.
“Kita membutuhkan reorganisasi dalam tubuh KNPI Pesawaran. Ke depan kita ingin organisasi yang solid, tertata, dan mampu menjawab kebutuhan serta persoalan kepemudaan di daerah sampai ke desa,” tegasnya.
WAY LIMA: JIKA TAK SANGGUP, MINTA FASILITASI PROVINSI
Sekretaris DPK KNPI Way Lima, Aldo Winandar, berharap DPD KNPI Pesawaran segera melakukan konsolidasi dan menetapkan tahapan Musda dengan melibatkan unsur kepemudaan serta DPK KNPI kecamatan.
“Organisasi yang sehat adalah organisasi yang berani melakukan regenerasi dan taat terhadap sistem. Sudah saatnya KNPI Pesawaran reorganisasi dan bergerak, berkonsolidasi, serta kembali menghadirkan kerja nyata bagi pemuda dan Bumi Andan Jejama,” ujarnya.
Aldo juga meminta Pengurus Harian DPD KNPI Pesawaran segera menggelar rapat apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan Musda.
“Dikarenakan habisnya masa periode kepengurusan, saya meminta Pengurus Harian KNPI Pesawaran segera menggelar rapat dan mengundang pengurus KNPI kecamatan untuk merumuskan perihal Musda ini. Kalau DPD KNPI Pesawaran tidak sanggup menggelarnya, kita bersurat saja ke DPD KNPI Provinsi terkait Musda ini. Jangan sampai gara-gara keterlambatan Musda, organisasi KNPI sebagai wadah pemuda ini menjadi vakum dan tidak bergerak sama sekali,” tegas Aldo.
Kini, aspirasi dari enam DPK—Marga Punduh, Punduh Pidada, Way Ratai, Tegineneng, Padang Cermin dan Way Lima—menjadi bagian dari dinamika internal KNPI Pesawaran. Tahapan selanjutnya berada pada pengurus organisasi sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, termasuk komunikasi dengan DPD KNPI Provinsi Lampung apabila diperlukan. (*).
