Dugaan Penyadapan Presiden Diminta Diusut Tuntas, Relawan Desak Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
JAKARTA – Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali ditegaskan sejumlah elemen relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan Sejati Prabowo (ARSIP). Mereka menyatakan komitmen menjaga stabilitas nasional, keamanan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam konsolidasi yang diikuti sekitar 50 ketua umum, pimpinan, dan perwakilan organisasi relawan, ARSIP menyatukan sikap untuk memperkuat barisan pendukung pemerintahan Prabowo. Salah satu organisasi yang berada dalam aliansi tersebut adalah DPP Relawan PRANTARA Indonesia (Prabowo Untuk Nusantara).
Namun, bukan sekadar menyatakan dukungan politik, ARSIP juga mengangkat persoalan serius terkait dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tersebut secara serius, transparan, dan profesional. Pengusutan dinilai penting untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab, motif, serta tujuan di balik dugaan tindakan penyadapan tersebut.
ARSIP menegaskan, apabila penyelidikan menemukan unsur pelanggaran hukum, seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa pandang bulu.
Sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa persoalan keamanan kepala negara dan kedaulatan bangsa harus ditempatkan sebagai kepentingan nasional yang tidak boleh diabaikan.
Selain menyoroti dugaan penyadapan, ARSIP juga menyampaikan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak kejahatan yang merugikan negara.
Konsolidasi sekitar 50 pimpinan organisasi relawan itu menjadi momentum memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kesamaan sikap antarelemen pendukung Presiden Prabowo.
Meski demikian, ARSIP menekankan bahwa dukungan terhadap pemerintah harus tetap berada dalam koridor konstitusi, supremasi hukum, dan kepentingan rakyat.
Bagi mereka, loyalitas terhadap negara tidak boleh berhenti pada dukungan politik, tetapi juga harus diwujudkan melalui komitmen menjaga persatuan, melindungi rakyat, dan memastikan hukum berlaku bagi siapa pun.
“Kedaulatan negara adalah harga mati, rakyat harus dilindungi, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” demikian penegasan sikap ARSIP dalam pernyataannya, Kamis (6/11/2026).
PRANTARA Indonesia bersama ARSIP menegaskan, menjaga pemerintahan dan menjaga kedaulatan negara harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap konstitusi serta penegakan hukum. (*).
