Oleh: Dr. Wendy Melfa
Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem)
## SKANDAL ELIT
Skandal penyadapan paling berpengaruh sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia terungkap di ruang publik ketika Mabes Polri merilis (4/11/2026) pengungkapan adanya peristiwa penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia yang sedang berkuasa dan sejumlah tokoh besar lainnya. Praktik *illegal tapping* tersebut diduga berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Penyadapan itu menggunakan teknologi peralatan milik Mabes Polri.
Skandal penyadapan terhadap orang-orang besar dan berpengaruh di Republik ini menyasar Presiden dan sejumlah elite bangsa lainnya dengan melibatkan mantan Kapolri yang saat ini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, LSP, seorang jenderal polisi aktif berbintang empat, serta ASN, EHS, dan SU, yang ketiganya merupakan jenderal polisi aktif berbintang dua.
Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus *illegal tapping* (penyadapan ilegal) dan ditahan di Rutan Mako Brimob. Masih terbuka kemungkinan terungkapnya keterlibatan pihak lain. Hal tersebut masih menunggu hasil penyidikan secara keseluruhan oleh aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya.
Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan khusus untuk melakukan penyadapan diberikan kepada KPK, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan undang-undang kelembagaan masing-masing.
Dari kewenangan tersebut, terdapat kemungkinan tindakan penyadapan ilegal dalam peristiwa *a quo* dapat dikenakan tuduhan pelanggaran Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 56 juncto Pasal 42 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, serta Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Apakah ketiga pasal dan undang-undang tersebut dapat dikenakan secara alternatif dan/atau kumulatif? Tentu, konstruksi hukumnya masih harus menunggu hasil akhir penyidikan aparat kepolisian.
## HUKUM HIDUP DAN BERKEMBANG
Dalam perspektif praksis, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digital yang penggunaannya tidak diikuti dengan tingginya adab, moralitas, dan etika yang kuat telah menyebabkan gangguan yang dapat mengarah pada ancaman terhadap kedaulatan pemerintahan yang sah.
Presiden hasil Pemilu yang sedang menjalankan pemerintahan justru “diganggu” dengan penyadapan. Bahkan, tindakan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan makar yang berpotensi mengancam keamanan negara.
Dari peristiwa tersebut, ternyata kita menemukan bahwa secara normatif pengaturan mengenai penyadapan masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan belum diatur dalam satu undang-undang khusus yang terkodifikasi secara integral.
Di sisi lain, secara sosiologis, hukum tercipta, tumbuh, dan berkembang dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum merefleksikan karakteristik sosial masyarakat yang selalu bergerak dan berubah secara dinamis melalui inovasi digital maupun perubahan nilai moral. Oleh karena itu, aturan hukum yang ada senantiasa membutuhkan pembaruan agar tidak tertinggal dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai hukum yang adaptif.
Fenomena ini telah mengingatkan kita bahwa perlu ada undang-undang khusus yang mengatur tentang penyadapan secara lebih rinci.
Pentingnya pengaturan hukum tentang penyadapan secara unifikasi adalah untuk menghindari tumpang tindih interpretasi dan disharmoni akibat pengaturan hukum yang tercerai-berai, sekaligus lebih menjamin efektivitas penegakan hukum yang dihasilkannya.
Bukankah efektivitas penegakan hukum, menurut Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum, menempatkan substansi hukum (*legal substance*) sebagai salah satu unsur penting di dalamnya?
Hadirnya norma hukum penyadapan yang terkodifikasi dalam undang-undang khusus dan mengatur penyadapan secara lebih terperinci juga merupakan refleksi dari politik hukum kita. Politik hukum merupakan kebijakan untuk memberlakukan hukum yang dihasilkan melalui proses politik oleh lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang.
Dalam hal ini, publik perlu dan patut “mendorong” agar pembahasan dan pengesahan integrasi UU Penyadapan tidak diabaikan serta menjadi prioritas bagi DPR dan Pemerintah untuk menuntaskannya.
Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan juga dapat mengatur secara lebih rigid dan detail lembaga, entitas, serta subjek hukum yang memiliki kewenangan melakukan aktivitas penyadapan.
Sekaligus, undang-undang tersebut dapat melarang subjek hukum selain yang diberi kewenangan untuk melakukan aktivitas penyadapan dalam mengakses atau menguasai (memiliki) jenis peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan penyadapan.
Selain itu, negara juga perlu memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah preventif serta memberikan sanksi atas akses dan/atau penguasaan (kepemilikan) peralatan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal untuk memenuhi prinsip legalitas.
Pemberlakuan undang-undang khusus tentang penyadapan juga dapat menentukan batasan dan/atau kriteria siapa saja yang dapat menjadi sasaran penyadapan, untuk kepentingan atau tujuan apa penyadapan dilakukan, serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum aktivitas penyadapan dilaksanakan.
Tentu saja, seluruh pengaturan tersebut tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip perlindungan, pengakuan, dan kebebasan warga negara dalam kehidupannya, termasuk perlindungan data pribadi serta jaminan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
## POLITIK HUKUM
Memberlakukan suatu undang-undang khusus tentang penyadapan merupakan kebijakan dasar yang akan menentukan arah, bentuk, dan isi hukum oleh negara guna mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud MD).
Konfigurasi kekuatan politik yang eksis saat ini juga akan menjadi cermin dari produk hukum yang dihasilkannya. Konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang demokratis. Demikian pula sebaliknya, produk hukum yang otoriter atau konservatif merupakan cermin dari konfigurasi kekuatan politik yang memproduksi hukum itu sendiri.
Memperhatikan informasi yang berkembang dan menjadi konsumsi publik, selain Presiden Prabowo, terdapat banyak elite, tokoh politik, pengusaha, dan bukan orang kebanyakan yang menjadi sasaran aktivitas penyadapan sebagaimana terungkap dalam peristiwa yang melibatkan sejumlah oknum jenderal aktif dari kepolisian.
Muncul sikap skeptisisme dan pertanyaan yang menyeruak dari ruang publik. Jika Presiden dan para tokoh atau elite negara saja bisa diakses melalui aktivitas penyadapan ilegal, lalu bagaimana dengan warga negara kebanyakan yang menjalani kehidupan biasa pada umumnya?
Hadirnya UU Penyadapan juga akan semakin menegaskan prinsip hukum *equality before the law*. Di hadapan hukum, semua orang diperlakukan dan memperoleh hak yang sama.
Publik membutuhkan keyakinan dari negara melalui kekuatan norma hukum yang tertuang dalam UU Penyadapan bahwa Presiden, elite atau tokoh politik, maupun warga negara biasa sekalipun tidak dapat menjadi sasaran penyadapan secara ilegal dan sewenang-wenang (*unlawful*).
Di situlah hakikat negara dalam melindungi warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945: negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Catatan redaksional: Naskah ini dirapikan tanpa mengubah substansi argumentasi penulis. Untuk kepentingan publikasi, rujukan pasal, identitas pihak, serta status hukum dalam kasus penyadapan sebaiknya diverifikasi kembali kepada sumber resmi. (*).
