Penulis Ketua Ketua K3PP Tubaba
——
Dalam dunia politik segala sesuatu bisa terjadi dan berubah dan perubahan itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Sebab dalam politik terkandang berbagai macam kepentingan. Kepentingan dalam politik paling dominan tentunya tentang pembagian kekuasaan.
Bagaimana distribusi kekuasaan atau pembagian kekuasaan ” sharing power ” dapat dialokasikan secara seimbang jika tidak tentu perpecahan konflik akan mudah terjadi. Inilah yang sesungguhnya terjadi dalam koalisi perubahan atas munculnya nama Cik Imin ( Muhaimin Iskandar ) ketua PKB yang digadang – gadang akan mendampingi Anies sebagai wakil presiden.
Munculnya Cak Imin yang dipilih untuk mendampingi Anies tentu saja sesuatu yang diluar prediksi awal. Sejak awal koalisi perubahan dibentuk yakni oleh Partai Demokrat, Nasdem, PKS kemudian masuk Partai Ummat, selalu terbentuk narasi politis bahwa AHY yang disiapkan untuk mendampingi Anies.
Hal ini sangat terlihat jelas dengan berbagai spanduk, banner Partai Demokrat Anies- AHY di daerah – daerah, termasuk dengan lahirnya berbagai gerakan relawan pemanangan Anies – AHY. Tentu saja ketika muncul nama Cak Imin sebagai pendamping Anies, reaksi keras datang dari Demokrat bahwa terjadi ” pengkhianatan ” di dalam koslisi perubahan.
Munculnya nama Cik Imin setidaknya baru wacana untuk mendampingi Anies belum diformalkan secara resmi. Setidaknya pernyataan tersebut datang langsung dari ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh. Benar atau tidak dua tiga hari ini kepastian tentang duet Anies – Cik Imin akan disampaikan oleh Partai Nasdem.
Jika bicara tentang ” Anies For Presiden ” 2024, kata kuncinya sesungguhnya ada ditangan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh memiliki kekuasaan besar menentukan siapa pasangan Anies di pilpres 2024. Anies tidak memiliki kekuasaan apapun di dalam Partai Nasdem.
Walaupun selama ini narasi politis publik dibangun, Anies diberi kebebasan penuh untuk memilih pasangan, tapi sesungguhnya itu hanyalah strategi politis kamuflase untuk menghindari kesan, bahwa ketua umum Surya Paloh mengendalikan Anies sepenuhnya. Kesan tersebut dibangun untuk menghindari lahirnya citra publik, bahwa Anies hanyalah ” petugas partai ” dari kepentingan Partai Nasdem – Surya Paloh.
Jika benar akhirnya Cak Imin menjadi pasangan Anies, maka konfigurasi dinamika politik capres 2024 akan berubah total. Dipastikan Partai Demokrat akan undur diri dari koalisi perubahan. Partai Demokrat diprediksi akan membentuk koalisi baru atau bergabung ke koalisi lain. Pihan rasional Partai Demokrat akan bergabung dengan Prabowo. Namun jika AHY disodorkan sebagai pasangan Prabowo sepertinya sulit untuk diterima.
Dengan perubahan konfigurasi politik maka posisi AHY – Partai Demokrat sebenarnya sedang menunggu sejauh mana penentuan cawapres di umumkan oleh dua kubu PDIP dan Gerindra. PPP jelas akan menyodorkan nama Sandiaga Uno untuk dipasangkan dengan Ganjar Pronowo. Jika ditolak bisa dipastikan PPP keluar dari kubu PDIP.
Sebaliknya di dalam koalisi Gerindra, Golkar, PAN jelas berharap menyodorkan nama Erlangga ( Golkar ) Erik Thohir ( PAN ) sebagai wakil capres Prabowo. Jika salah satu atau keduanya ditolak oleh Prabowo, memilih dari luar maka ruang terbuka pecah kongsi politik pasti terjadi. Golkar atau PAN keluar dari koalisi dengan Gerindra.
Bisa jadi lahir koalisi baru / poros baru Demokrat, PAN Golkar dan PPP dalam pemilu 2024. Pertanyaan besarnya siapa akanmenjadi capres siapa wakilnya tentu sesuatu yang menarik menjadi satu perdebatan sengit diantara mereka.Tapi politik adalah seni permainan tarik menarik kepentingan.
Bisa jadi ini merupakan strategi politik untuk melemahkan suara Anies. Istana hanya menghendaki dua pasangan yang jadi presiden Probowo atau Ganjar dalam pemilu 2024. Artinya ini kemenangan kelompok istana bukan kemenangan Nasdem atau Surya Paloh.
( * )
