JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) menyebut oknum-oknum yang menekan Bawaslu Lampung Tengah dengan beragam aksi dan protes pascapilkada 9 Desember lalu sama dengan merusak demokrasi. Hal ini disampaikan Ketua DPP PAN Irfan Nuranda Djafar, Jum’at (18/12).
”Tahapan kan masih berjalan. Kalau memang masih keberatan dengan hasil Pilkada kemarin sampaikan saja sesuai dengan konstitusi. Jangan menekan Bawaslu dengan aksi-aksi, itu sama saja merusak demokrasi dan mengintervensi,” tegas mantan bupati pertama Lampung Timur itu.
Selain itu, sambungnya, segala yang dituduhkan mengenai dugaan praktik money politic yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) harus dapat dibuktikan secara hukum.
”Kalau memang ada bukti sampaikan saja. Jalani proses hukumnya. Biarkan Bawaslu yang memutuskan. Sekali lagi jangan ada intervensi” ingatnya.
Senada, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PAN Lampung Joko Santoso menyebut bahwa Bawaslu adalah lembaga profesional dan keputusannya tidak dapat diintervensi manapun.
”Bawaslu itu dilantik di bawah sumpah. Saya yakin Bawaslu Lampung Tengah bekerja secara profesional dan independen. Terkait riak-riak di bawah, ya itu dinamika yang harus kita sikapi dengan dewasa,” tutupnya. (*)
