Bandarlampung – Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing meragukan target potensi PAD dari program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekitar Rp270 miliar yang dicanangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bakal tercapai. Pasalnya, sejak dimulainya program pada 1 April dan akan berakhir pada 30 September itu baru mencapai 26 persen.
“Saya yakin ini tidak mencapai target, karena saat ini yang masuk baru sekitar 26 persen dan memang ada beberapa hal atau alasan yang mendasar sehingga tak tercapainya target,” katanya, Kamis (1/7).
Politisi PKB ini pun membeberkan alasan bakal tidak tercapainya target tersebut. Pertama, kendaraan yang sudah terdata oleh Bapenda ternyata tidak adalagi kendaraanya (sudah tak ada bekas barangnya atau bangkai kendaraan) sehingga otomatis pendapatan yang masuk berkurang.
“Dikarenakan ada beberapa kendala terutama bahwasanya kendaraan roda dua maupun roda empat ada yang sudah terdata namun ternyata 50 persen itu barang bekasnya sudah tidak ada lagi,” kata dia.
Kedua, belum tercapainya target program pemutihan pajak 2021 ini juga tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang berdampak ke perekonomian Lampung (perekonomian Lampung menurun).
“Memang situasi pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di Lampung dan dampaknya terjadi penurun pendapatan atau pemasukan, jadi gimana mereka mau bayar pajak kalau ekonominya saja susah,” ujarnya.
Ketiga, terjadinya rentang kendali karena jauhnya akses masyarakat ke wilayah tempat pembayaran pajak atau gerai Samsat.
“Bayar pajak itukan jauh iya, kadang biayanya lebih besar daripada bayar pajaknya jadi wajib pajak malas untuk pergi. Maka dari itu, kedepannya DPRD Lampung minta bapenda untuk menambah armada kendaraan pembayaran pajak keliling di kabupaten/kota supaya masyarakat lebih mudah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor,” tukasnya. (*)
