Bandarlampung – Meski belum ada jadwalnya, Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Lampung dipastikan bakal ditunda. Keputusan penundaan Musda itu diambil DPP karena situasi pandemi covid-19 yang semakin tidak menentu.
“Informasi terakhir bukan tidak ada musda, tapi karena suasana Covid-19 yang semakin tidak menentu, DPP mengambil kebijakan kalau Musda ditiadakan terlebih dahulu,” terang Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Hanifal saat diwawancarai di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (4/8).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung ini menyampaikan, sejauh ini sudah ada lebih kurang enam daerah yang telah melaksanakan Musda. “Dan sekarang ini dihentikan sementara,” ucapnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini menegaskan, bahwa Musda tetap akan dilaksanakan. “Musda tetap ada, tapi kapan apakah tahun depan kita nggak tahu. Karena ini kewenangan DPP,” kata dia.
Terkait jabatan M. Ridho Ficardo sebagai ketua DPD yang akan berakhir pada Agustus ini, dia mengatakan, jabatan ketua bakal diperpanjang. “Atau bisa saja langsung ditetapkan menjadi ketua definitif sampai 2026. Tergantung suasana pandemi sekarang. Tapi ini kebijakan DPP,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya memastikan tidak akan ada riak-riak antar kader jika DPP sudah mengeluarkan kebijakan. “Karena kan kita satu komando, asal sesuai dengan peraturan organisasi. Dan Musda ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan itu tergantung kebijakan DPP,” jelasnya.
Dirinya juga menyampaikan sudah ada beberapa kader, baik internal maupun eksternal yang sudah bermunculan berpotensi memimpin DPD Partai Demokrat Lampung. “Seperti ada Umar Ahmad, Raden Adipati, Dendi Ramadhona, atau bisa jadi Hanifal,” tukasnya. (*)
