Bandarlampung – Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Lampung mengusulkan lima Raperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dijadikan satu perda yang isinya mencakup kelima sektor usaha dalam usulan raperda itu.
“Raperda ini diharapkan bukan sebagai alat penguasa pemerintah untuk memonopoli usaha – usaha dari kelima sub sektor tersebut,” ujar Jubir Fraksi Partai Nasdem, Garinca Reza Pahlevi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (31/8).
Disampaikannya, kelima Raperda ini harus mampu dan berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
“Bermanfaat untuk masyarakat, ikut serta mengentaskan kemiskinan dan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebagai solusi untuk mengatasi dampak pengangguran dari pandemi covid-19,” harapnya.
Dikatakannya, Dengan diusulkannya Raperda ini diharapkan perusahaan perseroan daerah dapat bekerja secara professional dan memperoleh provit untuk pendapatan daerah.
“Mengingat perusahaan daerah yang sudah ada belum mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dari segi management maupun peningkatan laba perusahaan yang menjadi pendapatan asli daerah dari sektor – sektor perusahaan daerah yang ada,” ungkapnya.
Lanjutnya, dalam proses pembahasan Kelima Raperda ini lebih lanjut diharapkan dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta yang bergerak dibidang subsektor.
“Hal ini mengingat bila kelima Raperda ini diberlakukan akan berdampak pada perusahaan swasta yang memiliki modal kecil supaya tidak menimbulkan persoalan baru terhadap subsektor tersebut,” terangnya.
Terkait Raperda Penyertaan Modal pada lima BUMD, Fraksi Nasdem berpendapat hal itu juga harus mempertimbangkan dengan kelanjutan pembangunan infrastruktur serta penanganan pandemi Covid-19.
“Pada prinsipnya penyertaan modal untuk ke 5 (lima) BUMD tersebut apabila sudah kita bahas bersama dan di setujui, kita harus perhatikan dan pertimbangkan mengingat pembangunan infra struktur jalan dan jembatan sangat perlu di benahi / di perbaiki serta penanganan masalah kesehatan terutama dalam menangani pandemi covid-19 yang masih memerlukan perhatian dan dukungan anggaran yang sangat besar,” tukasnya. (*)
