Bandarlampung – Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami menyoroti program Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan program unggulan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Dia menyarankan agar pelaksanaan program unggulan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi itu dievaluasi.
Menurutnya, untuk menyukseskan pelaksanaan program tersebut membutuhkan sinergitas yang maksimal antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen terkait. Seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan dan produsen atau distributor pupuk.
“Percepatannya harus melibatkan semua elemen terkait semaksimal mungkin. Jadi pemerintah daerah lebih ke memprogramkan secara gagasan, sementara operasionalnya di tingkat OJK dan pihak perbankan ,” jelas Lesty usai rapat koordinasi dan sinkronisasi program Kartu Petani Berjaya pemerintah provinsi Lampung dengan Komisi 2 DPRD Lampung di Begadang, Bandarlampung,, Senin (6/6/2022).
Politisi perempuan PDI Perjuangan Lampung itu menilai, program tersebut memiliki respon yang baik di kalangan masyarakat.
“Berarti itu menunjukan masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Hanya saja kendala-kendala di lapangan harus dievaluasi lagi, sehingga program ini bisa berjalan lebih baik lagi,” saran Lesty.
Srikandi PDIP Lampung ini juga menilai berbagai program dan kegiatan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Seperti program kartu berjaya ini, namun dalam pelaksanaan memang masih harus dievaluasi lagi agar program tepat sasaran dan tepat guna,” ujar putri sulung mantan bupati Lampung Barat , Mukhlis Basri ini.
Dalam acara yang turut dihadiri Plt. Kadis Pertanian Kusnardi dan Holtikultura, Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jationo , Kepala Biro Perkonomian Emilia dan sejumlah anggota komisi 2 DPRD Lampung itu,Lesty juga menyoroti soal alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat ke Lampung yang masih terbatas.
” Kuota pupuk-pupuk subsidi di Lampung jumlah alokasinya terbatas. Lampung baru mendapatkan 30 persen dari jumlah yang dialokasi perintah pusat, dan harganya masih mahal,” jelas Lesty
Kondisi itu menurutnya perlu dicarikan solusinya. Seperti misalnya, Pemprov melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk terus mengedukasi pengunaan pupuk organik kepada para petani dan melakukan pengawasan distribusi alokasi pupuk bersubsidi di tingkat bawah hingga di tangan petani.
“Dan untuk membantu pemerintah provinsi komisi 2 sebagai partner pemerintah siap membantu mensosialisasikan program tersebut sampai ke petani, karena seluruh anggota komisi 2 memiliki konstituen petani,” pungkasnya. (cah)
