Bandarlampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengkritik kebijakan Penjabat (Pj.) Gubernur Lampung Samsudin yang memutuskan untuk mengembalikan harga singkong perkilogramnya sesuai kesepakatan pada tahun 2021, yakni Rp900,- perkilogram.
“Pak Pj Gubernur enggak nyambung. Itukan kebijakan 2021, di rezim Bapak Arinal dengan modal, bibit masih murah. Pupuk juga nilainya masih murah,” kata Wahrul di kantor hukumnya, Senin (15/12).
Menurut dia, saat ini tahun 2024, sehingga modal untuk menanam singkong berbeda dengan tahun 2021. “Mengapa kemudian Pj Gubernur mengacu pada kesepakatan tahun 2021? Ini bukan kebijakan langkah maju, tapi kebijakan yang mundur,” sebutnya.
Sehingga, dia menegaskan, kebijakan yang diambil tersebut tidak berpihak kepada petani singkong. Karena itu, dia meminta agar Pj Gubernur untuk kembali memanggil pengusaha singkong.
“Pak Pj. harus memanggil kembali para pengusaha yang sudah kaya itu. Untuk menentukan harga yang lebih baik lagi, yang tidak menyakiti rasa keadilan para petani,” tegasnya. “Enggak ada guna itu kalau cuma buka lagi perjanjian lama,” tambahnya.
Dia menyebutkan, harga Rp900 yang disepakati pada pertemuan beberapa waktu lalu tidak memberikan solusi bagi para petani singkong. “Kalau cuma Rp900 enggak ngaruh. Rugi itulah para petani singkong kita? Di mana hebatnya? Kebijakan itu harusnya Rp3000 atau Rp4000,” sebutnya.
Selain itu, dia juga mendesak apakah ada kebijakan terkait impor sagu yang dilakukan oleh pengusaha. “Jadi kebijakannya jelas dari atas sampai bawah. Kalau masih ada yang bermain-main, tutup (perusahaannya). Polisi juga harus turun,” tegasnya lagi.
Terlebih, menurut dia, Presiden Prabowo Subianto juga sangat mengutamakan kesejahteraan petani. “Kalau pengusaha-pengusaha cari duit saja. Tapi tidak pernah berpikir sedikitpun memikirkan petani kita,” pungkasnya. (*).
