Oleh
Dr. Wendy Melfa,
Akademisi Tatanegara, dan Pemerintahan Daerah
Pergeseran (penundaan) jadwal waktu pelantikan Kada secara serentak yang semula teragenda 6 Februari 2025 berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pilkada, akan diundur menjadi diperkirakan antara tanggal 18 – 20 Februari, belum bisa dipastikan tanggal pastinya, tetapi Pemerintah tetap memperkuat akan waktu pelantikan Kada tersebut masih pada bulan Februari.
Hal ihwal penundaan waktu pelantikan tersebut setelah Mahkamah Konstitusi memberitahukan, bahwa MK akan membacakan putusan dismissal (Putusan Sela) diperkirakan pada tanggal 4-5 Februari 2025. Hal ini akan menambah jumlah Kada yang dapat dilantik selain Kada yang tidak terganjal adanya Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) pada Mahkamah Konstitusi, ditambah Kada yang terganjal adanya PHP namun diputuskan oleh MK dalam Putusan sela (dismissal), dengan demikian Pemerintah mempertimbangkan efisiensi pelantikan Kada.
Secara perspektif ketatanegaraan, adanya penundaan dan penjadwalan ulang pelantikan Kada ini merupakan bentuk saling menghormati prinsip check and balance antar Lembaga Negara dalam sistem pemerintahan Presidential, dimana Pemerintah menghormati kebijakan MK dengan cara menunda Pelantikan Kada, demikian Pemerintah pun ‘tidak mau” secara sepihak menentukan sendiri jadwal waktu penundaan pelantikan Kada, sebelum berkonsultasi dalam bentuk rapat bersama dengan DPR untuk mensepakati waktu yang ditetapkan sebagai jadwal pelantikan Kada.
Hal ini memvisualisasi adanya harmonisasi penerapan prinsip check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem Presidential, dan ini sesuatu yang baik bagi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, disamping juga mengedepankan prinsip efisiensi pelantikan Kada serentak secara Nasional. (*).
