Bandarlampung – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami mengaku prihatin atas kabar diberhentikannya ratusan petugas pintu air secara sepihak oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung.
Apalagi, kata dia, mereka yang diberhentikan ada yang sudah bekerja lama. Bahkan ada yang sudah berpuluhan tahun. “Ya kita cukup prihatin atas kabar ini. Apalagi mereka itu kan tulang punggung keluarga dan ada yang sudah bekerja berpuluhan tahun,” kata dia, Jumat (7/2).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan berharap pihak BBWS Mesuji-Sekampung mengkaji kembali keputusannya yang memberhentikan ratusan petugas pintu air tersebut.
Apalagi, kata dia, petugas pintu air ini berpengaruh dan sangat membantu program ketahanan dan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya harap ada solusi atau kebijakan lain dari persoalan ini. agar baik pihak petugas air atau pihak BBWS Mesuji-Sekampung sama-sama tidak dirugikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan petugas pintu air mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji-Sekampung usai mendapatkan informasi dirumahkan sejak Minggu, 6 Februari 2025.
Sigit, perwakilan petugas pintu air mengungkapkan kehadiran mereka ke Kantor BBWS Mesuji-Sekampung ini untuk menyampaikan aspirasi mereka karena telah bekerja bertahun-tahun namun diberhentikan sepihak.
“Kami hadir disini mau bertanya dan mau menyampaikan ke kepala BBWS kenapa kami di berhentikan secara sepihak. Sedangkan kami sudah bekerja puluhan tahun dan saya sendiri sudah 13 tahun bekerja mengabdi untuk masyarakat kok kenapa kami diberhentikan sepihak,” kata Sigit.
Sigit mengungkapkan setidaknya petugas pintu air di aliran Way Sekampung ada 171 orang yang dirumahkan. Sementara itu petugas pintu air di aliran Way Rarem sebanyak 62 orang.
“Semua anggota ini rata-rata penjaga pintu air yang bekerja tidak kenal waktu kalau kamu di panggil masyarakat tengah malam pun kami datang untuk mensukseskan program pemerintah swasembada pangan,” katanya.
Ia pun memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar keputusan ini dapat diubah. Sebab, pekerjaannya sebagai petugas pintu air ini berpengaruh pada program ketahanan dan swasembada pangan.
“Dampak ke petani kami yakini sangat besar, pertama carut marut nya pembagian air dari hulu ke hilir. Pasti yang dibawah akan selalu merasa kekurangan kalau tidak ada petugas yang membagi air,” sambungnya.
“Harapan hari ini kami minta kepada Presiden kami sangat mendukung swasembada pangan tapi kenapa kami dihentikan secara sepihak sehingga kami berharap bisa bekerja kembali meksipun tidak diangkat PPPK walaupun kontrak asalkan anak istri kami bisa makan karena ini adalah sumber penghasilan kami satu-satunnya,” tutupnya. (*).
