Terkadang untuk menghadapi situasi pailit memerlukan usaha yang kompleks dan pengumpulan berkas yang tidak sedikit. Keadaan tersebut dialami ketika menghadapi kreditur, kurator, dan pengadilan niaga.
menurut pasal 1 ayat 1 UU 37/2004 yang bisa memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya bisa dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana ada beberapa syarat dan juga prosedur yang harus dipenuhi terlebih dulu.
Apabila kita menilik pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UU 37/2004, pasal ini mengungkapkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus bisa memenuhi beberapa syarat, antara lain:
1. Adanya debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak bisa membayar lunas sedikitnya satu hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik itu atas permohonan sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditur.
2. Adanya kreditur yang memberikan uang pinjaman kepada debitur yang bisa berupa perseorangan atau badan usaha.
3. Adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga kredit.
4. Ada beberapa hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Hutang tersebut bisa dikarenakan sudah diperjanjikan, terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi ataupun denda, atau putusan pengadilan dan arbiter
Undang-undang yang mengatur tentang pailit adalah UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Untuk sidang kepailitan sendiri biasanya akan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah mengajukan permohonan.
Perlu dipahami bahwa hanya Pengadilan Niaga yang memiliki wewenang untuk menyatakan sebuah badan usaha dalam kondisi pailit. Pengadilan niaga akan menunjuk seorang kurator untuk mengurus dan juga menjual berbagai aset perusahaan yang gagal membayar hutang. Kemudian, uang tersebut akan diserahkan kepada pihak kreditur.
Secara umum, pailit adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa seorang debitur sedang berada dalam kesulitan untuk menuntaskan pembayaran hutangnya kepada kreditur, hingga pada akhirnya pengadilan menyatakan pailit. Ya, dalam hal ini, status pailit hanya dapat diberikan oleh lembaga pengadilan, yakni pengadilan niaga.
Selamat Hari Minggu, Salam Sejahtera
Apriyan Sucipto,SH, MH
(Pemerhati Sosial Politik dan Budaya)
