Bandarlampung — Ketidakjelasan jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung kian memicu gejolak di internal partai. Penundaan tanpa batas waktu, sebagaimana tertuang dalam surat Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung Nomor B-77/DPDPG-II/KBL/XII/2025, dinilai berpotensi menimbulkan stagnasi kepemimpinan dan melemahkan konsolidasi partai di tingkat akar rumput.
Surat yang ditandatangani Plt Ketua H. Riza Mirhadi bersama Sekretaris Ali Wardana tersebut belum memberikan kepastian waktu pelaksanaan Musda, sehingga memunculkan keresahan di kalangan kader partai berlambang pohon beringin. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung pada soliditas organisasi dan efektivitas kepemimpinan Golkar di Kota Bandar Lampung.
Ketua PD AMPG Kota Bandar Lampung, Miftahul Huda, SE, MM, menyatakan bahwa persoalan ini telah menjadi atensi serius Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Ia optimistis langkah penyelesaian segera diambil. “Sudah menjadi perhatian DPP Partai Golkar dan informasinya akan segera diplenokan, bahkan kemungkinan malam ini sebelum agenda Rapimnas di Jakarta. Kita tunggu saja,” ujarnya.
Seiring mendekatnya agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang dijadwalkan pada 20 Desember 2025 di Jakarta, para pengurus teras partai, organisasi sayap, serta ormas pendiri dan yang didirikan Golkar dari seluruh provinsi mulai berkumpul di ibu kota. Momentum Rapimnas ini dinilai krusial untuk menentukan arah kebijakan strategis partai, termasuk penyelesaian polemik Musda Golkar Bandar Lampung.
Miftahul Huda berharap DPP Partai Golkar mengambil keputusan objektif dan mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu. “Partai Golkar adalah partai kader. Semua kader memiliki hak yang sama untuk mengabdi. DPP pasti mempertimbangkan sosok yang tepat, dengan rekam jejak elektoral yang jelas, demi menyongsong target pemenangan Pemilu 2029,” tegasnya.
Ketidakpastian Musda XI Golkar Kota Bandar Lampung kini menjadi ujian konsistensi demokrasi internal partai, sekaligus penentu arah kepemimpinan Golkar di ibu kota Provinsi Lampung ke depan. (*).
