// Jelang Akhir Tahun 2025 Tahun Pertama Menjabat //
BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memaparkan capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 dalam kegiatan Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung 2025 yang digelar di Mahan Agung, kemarin.
Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hasil kerja pribadi gubernur maupun wakil gubernur, melainkan kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers dari berbagai media di Lampung.
Menurut Gubernur Mirza, tahun 2025 merupakan tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela, yang difokuskan pada kerja nyata serta penataan dan penguatan fondasi pembangunan.
Lampung, kata Mirza, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat karena sebagian besar komoditas masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah.
“Nilai komoditas Lampung mencapai sekitar Rp140 triliun per tahun, tetapi uangnya banyak keluar daerah. Inilah masalah mendasar Lampung, yaitu capital outflow,” ujarnya.
Dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung sebesar Rp483 triliun, lanjut Mirza, jika dibagi rata per kapita seharusnya pendapatan masyarakat bisa mencapai sekitar Rp4 juta per bulan. Namun kenyataannya, angka kemiskinan masih berada di kisaran 10 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif rendah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 2025 sebagai tahun penataan dan penguatan fondasi pembangunan dengan fokus pada akses, konektivitas, dan pemerataan.
Di sektor infrastruktur jalan, Pemprov Lampung melalui program BMBK melakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran pada 52 ruas jalan provinsi dengan total panjang 66,209 kilometer. Selain itu, sebanyak 21 jembatan dibangun dan direhabilitasi dengan total panjang 451,36 meter.
Hingga akhir Desember 2025, dua jembatan masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah menegaskan keterlambatan tersebut bukan karena penghentian proyek, melainkan demi menjaga kualitas dan keselamatan konstruksi.
Berdasarkan survei November 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71 persen menjadi 79,79 persen, sementara tingkat degradasi jalan berhasil ditekan dari 4 persen menjadi 2,25 persen.
Gubernur Mirza menekankan perubahan strategi pembangunan jalan, dari sebelumnya berorientasi pada kawasan perkebunan menjadi prioritas pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Jalan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga aktivitas sosial. Orang ke sekolah, ke pasar, ke tempat ibadah, semuanya membutuhkan jalan yang layak,” tegasnya.
Pemprov Lampung menargetkan pada 2027–2028 sekitar 90 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap, dengan mayoritas menggunakan konstruksi beton untuk menopang angkutan hasil pertanian.
Di bidang konektivitas, lintasan penyeberangan Bakauheni–Merak tetap menjadi urat nadi nasional. Untuk mendukung kelancaran arus Natal dan Tahun Baru, sebanyak 47 kapal disiapkan dan dioperasikan oleh BUMD Provinsi Lampung bersama mitra operator.
Di sektor udara, Pemprov Lampung memperkuat Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional sekaligus merealisasikan reaktivasi Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan.
Pembangunan ekonomi desa diperkuat melalui program unggulan Desa Kumaju yang berbasis potensi lokal, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Sepanjang 2025, sebanyak 500 unit pusat produksi pupuk organik cair dibangun di desa-desa.
Program tersebut menjangkau lebih dari 190.000 petani di lahan seluas 175.788 hektare dengan dampak sosial mencapai 477.000 jiwa. Ketergantungan pupuk kimia berhasil ditekan hingga 30 persen, sementara produktivitas meningkat sekitar 25 persen.
Pada sektor hilirisasi, Pemprov Lampung membangun 34 unit bed dryer di 34 desa. Setiap unit mampu mengeringkan hingga 200 ton padi dan 300 ton singkong per bulan serta menekan kehilangan hasil panen hingga 7 persen.
Pengendalian inflasi diperkuat melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan pemantauan harga rutin di 15 kabupaten/kota. Operasi pasar murah digelar menjelang hari besar keagamaan nasional, sehingga hingga akhir Desember 2025 inflasi Lampung berada pada level terkendali dan termasuk terendah secara nasional.
Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung membebaskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Program Sekolah Rakyat juga mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026 di tiga lokasi rintisan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Selain itu, program Kelas Migran Vokasi dijalankan untuk menyiapkan lulusan SMA dan SMK bekerja di luar negeri, khususnya Jepang, dengan jumlah peserta sebanyak 137 siswa pada 2025. Lebih dari 23.000 ijazah siswa yang sempat tertahan di sekolah negeri dan swasta berhasil dibebaskan.
Di sektor kesehatan, Pemprov Lampung meluncurkan berbagai inovasi layanan, di antaranya Klinik Berhenti Merokok, Klinik Nyeri dan Paliatif, serta layanan shuttle bus lamban tupak puaghi. Upaya pengendalian tuberkulosis diperkuat melalui pendekatan Active Case Finding, dengan capaian penemuan kasus mencapai 60 persen dari target hingga 19 Desember 2025.
Pemprov Lampung juga meresmikan RSUD Mohammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat sebagai rumah sakit rujukan tipe C untuk wilayah terluar Lampung.
Transformasi pelayanan publik diwujudkan melalui peluncuran aplikasi super app “Lampung In” pada 15 Juni 2025. Hingga Desember 2025, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 14.000 kali dan menampung 588 laporan masyarakat.
Pada tahun pertama kepemimpinan duet Mirza–Jihan, Pemprov Lampung juga mendukung penuh Program Strategis Nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan estimasi nilai ekonomi mencapai Rp8,5 triliun per tahun. Hingga November 2025, program MBG telah menjangkau sekitar 1,5–1,75 juta penerima manfaat atau sekitar 86 persen dari target provinsi.
Di sektor pangan, Lampung diproyeksikan memproduksi padi sebesar 3,5 juta ton pada 2025 dengan surplus beras hampir 800 ribu ton, menempatkan Lampung di peringkat lima nasional. Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan menjadi daerah penyumbang produksi terbesar.
Gubernur Mirza menutup paparannya dengan menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan Lampung yang lebih maju, adil, dan berdaya saing.
Sementara itu, Sekda Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa 2025 merupakan tahun penataan fondasi pembangunan Provinsi Lampung. (dbs).
