LAMPUNG TIMUR — Konflik antara manusia dan gajah liar di Kabupaten Lampung Timur kembali menelan korban jiwa. Kepala Desa Braja Asri dilaporkan meninggal dunia saat berupaya menghalau kawanan gajah liar yang hendak masuk ke permukiman warga, Rabu (31/12/2025). Tragedi ini terjadi tepat di penghujung tahun, ketika harapan akan keselamatan justru berubah menjadi duka mendalam bagi masyarakat setempat.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Timur, Yusnadi, ST, menyebut peristiwa tersebut sebagai alarm keras bagi negara. Menurutnya, kematian Kepala Desa Braja Asri bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi warganya.
“Yang gugur kali ini adalah seorang kepala desa, pemimpin paling dekat dengan rakyat. Ia meninggal bukan karena melanggar hukum, tetapi saat menjalankan tanggung jawab moral untuk melindungi warganya. Fakta ini seharusnya mengguncang nurani kita semua,” tegas Yusnadi, Jumat (2/1/2026).
Yusnadi menegaskan, tragedi tersebut bukan peristiwa tunggal. Konflik manusia dan gajah di Lampung Timur, khususnya di sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas, telah berlangsung puluhan tahun dan berulang kali memakan korban jiwa, mayoritas petani dan penjaga kebun.
“Korban jiwa akibat konflik gajah ini bukan mitos, tapi kenyataan pahit yang terus berulang. Jika konflik terus menelan korban, maka yang gagal bukan gajah, melainkan kebijakan kita,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini penanganan konflik cenderung reaktif. Gajah baru digiring setelah konflik terjadi, bantuan datang setelah korban berjatuhan, dan koordinasi dilakukan setelah nyawa melayang.
“Negara selalu datang terlambat. Warga dibiarkan berjaga malam, menghalau gajah dengan alat seadanya, mempertaruhkan nyawa demi keluarga dan harta benda. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” kata Yusnadi.
Menurutnya, konflik ini bukan semata persoalan satwa liar, melainkan kegagalan tata kelola ruang dan perlindungan warga negara. Jalur jelajah gajah yang terputus, kawasan hutan yang terdesak, serta lemahnya penataan zona penyangga memperparah situasi di lapangan.
Yusnadi mendesak agar penanganan konflik manusia dan gajah di Lampung Timur dilakukan secara serius dan permanen. Ia menekankan pentingnya pencegahan melalui sistem peringatan dini, pembangunan penghalang alami, pelibatan masyarakat lokal, serta penyediaan skema kompensasi dan perlindungan yang adil dan cepat bagi warga terdampak.
“Pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat harus berhenti saling melempar kewenangan. Konflik ini butuh kepemimpinan tegas, anggaran memadai, dan target yang terukur,” tandasnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa kematian Kepala Desa Braja Asri harus menjadi momentum perubahan.
“Lampung Timur tidak butuh simpati sesaat. Tragedi ini harus menjadi titik balik. Negara wajib hadir sebelum, bukan sesudah, nyawa melayang. Solusi nyata harus dilakukan sekarang juga,” pungkas Yusnadi. (*)
