PAD Lampung Jauh dari Target hingga PKB Jeblok
BANDAR LAMPUNG – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung kembali menuai sorotan tajam DPRD. Hingga akhir 2025, capaian PAD dinilai jauh dari harapan dan belum mencerminkan potensi ekonomi daerah yang sesungguhnya. DPRD Lampung pun menyatakan kekecewaan terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Berdasarkan data resmi, PAD Provinsi Lampung tahun 2025 hanya terealisasi sebesar Rp3,37 triliun atau sekitar 79,95 persen dari target Rp4,22 triliun. Angka ini menurun signifikan dibandingkan capaian PAD tahun 2024 sebesar Rp4,04 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp3,76 triliun.
Penurunan paling mencolok terjadi pada sektor pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang selama ini menjadi tulang punggung PAD. Realisasi PKB sepanjang 2025 hanya sekitar Rp691,37 miliar, terendah dalam tiga tahun terakhir, setelah pada 2024 masih menembus angka di atas Rp1 triliun.
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar), Elly Wahyuni, menilai persoalan utama terletak pada kualitas dan keseriusan sumber daya manusia di Bapenda.
“Bapenda butuh SDM yang mau kerja dan bisa kerja. Bukan hanya duduk-duduk. Kalau serius, PAD Lampung pasti bisa ditingkatkan,” tegas Elly, Selasa (6/1/2026).
Elly mengaku miris dengan capaian PAD pada periode pemerintahan saat ini yang justru dinilai belum optimal dibandingkan periode sebelumnya. Ia mendorong Bapenda melakukan terobosan nyata dan tidak hanya bergantung pada sektor pajak.
“Soal PAD, kami DPRD sangat miris. Baru di periode ini pencapaian PAD kita masih kurang baik. Ini harus dipicu lagi, teman-teman di Bapenda harus lebih semangat dan kreatif, jangan hanya bergantung pada pajak,” ujarnya.
Menurut Elly, masih banyak potensi PAD yang bocor dan belum tergarap maksimal. Ia menyinggung persoalan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai janggal di lapangan.
“Hampir semua SPBU mengaku kekurangan solar subsidi. Kuota katanya tidak tercapai, tapi kebutuhan masyarakat tidak naik. BBM-nya ke mana? Ini seharusnya bisa dikomunikasikan pemerintah daerah lewat Bapenda dengan Pertamina,” katanya.
Penguatan PAD, lanjut Elly, menjadi sangat krusial di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemangkasan transfer pusat yang nilainya hampir Rp600 miliar dan masih berpotensi bertambah sekitar Rp30 miliar.
“Sekarang sumber pembangunan kita sangat bergantung pada PAD. Sementara belanja bertambah, ada PPPK baru dan program sekolah gratis dari gubernur. Kalau PAD tidak kuat, ini berat,” tegasnya.
Ia juga mendorong optimalisasi aset daerah serta evaluasi tarif sewa aset dan retribusi yang dinilai sudah tidak relevan. “Banyak aset disewakan sangat murah, ada yang hanya Rp300 ribu setahun. Perda retribusi 2013 harus disesuaikan. Jangan stagnan,” tandas Elly.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Slamet Riyadi mengakui target PKB tahun 2025 gagal tercapai. Hingga 31 Desember 2025, realisasi PKB dan Opsen PKB hanya mencapai Rp1,108 triliun atau 42,47 persen dari target APBD Perubahan sebesar Rp1,63 triliun.
“Secara nominal memang naik sekitar Rp49 miliar dibandingkan 2024, tetapi jika dibandingkan target, capaian ini masih rendah dan perlu evaluasi menyeluruh,” ujar Slamet usai rapat dengar pendapat dengan DPRD Lampung.
Ia menyebut rendahnya kepatuhan wajib pajak sebagai penyebab utama. “Tunggakan di atas lima tahun yang membayar hanya sekitar 4,42 persen. Sementara tunggakan satu sampai lima tahun baru sekitar 15 persen. Ini menunjukkan kepatuhan masih rendah,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan pemutihan pajak turut menggerus potensi pendapatan karena wajib pajak hanya membayar pajak tahun berjalan. Faktor lain yang memengaruhi penerimaan PKB antara lain penurunan daya beli masyarakat, meningkatnya kendaraan listrik, serta kendaraan yang belum dibalik nama.
Ke depan, Bapenda Lampung menyiapkan langkah strategis melalui digitalisasi layanan, perluasan kanal pembayaran, serta penagihan aktif.
“Kami terus mendorong digitalisasi dan sinergi semua pihak, karena pajak kendaraan masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah,” pungkas Slamet Riyadi. (cah).
