Oleh: Dr. Hasbullah, M.Pd.I
Dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu
Semakin bertambahnya tahun, seharusnya menjadi fase pematangan demokrasi. Namun hari ini demokrasi justru menghadirkan ironi yang menyesakkan rasa dan logika. Kekuasaan yang lahir dari mandat rakyat perlahan berubah wajah, menjelma seperti Drakula tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan senyap, menghisap daya hidup publik tanpa disadari. Ia tidak merusak secara frontal, tetapi melemahkan pelan-pelan. Etika politik memudar, nalar publik tumpul, dan rakyat dibiarkan kelelahan dalam rutinitas ketidakadilan.
Drakula kekuasaan tidak selalu tampil sebagai diktator. Ia bisa berwajah ramah, berbicara atas nama stabilitas, pembangunan, dan kemajuan. Namun di balik retorika itu, kebijakan kerap menjauh dari aspirasi rakyat, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sementara kritik dipandang sebagai ancaman, bukan vitamin demokrasi. Inilah kekuasaan yang hidup dari darah kepercayaan publik, tetapi takut pada cahaya transparansi.
Gejala paling nyata dari drakulaisme kekuasaan adalah normalisasi ketimpangan. Ketika korupsi dianggap biasa, nepotisme dianggap wajar, dan ketidakadilan dianggap takdir, maka sesungguhnya masyarakat sedang berada dalam hipnosis politik. Rakyat dibuat sibuk bertahan hidup, sehingga tak sempat bertanya; ke mana arah bangsa ini dibawa? Siapa yang diuntungkan? Dan siapa yang dikorbankan?
Kekuasaan dalam Kegelapan
Hannah Arendt membedakan antara power dan violence. Kekuasaan sejati, menurut Arendt, lahir dari legitimasi dan persetujuan kolektif, sedangkan kekerasan muncul ketika kekuasaan mulai kehilangan dukungan moral. Drakula kekuasaan bekerja justru pada wilayah abu-abu ini; kekuasaan tetap berjalan secara legal-formal, namun kehilangan basis etiknya. Ia tidak selalu represif secara fisik, tetapi manipulatif secara struktural.
Michel Foucault menambahkan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja secara represif, melainkan disipliner dan produktif. Kekuasaan meresap ke dalam bahasa, wacana, dan pengetahuan. Hari ini, kekuasaan tidak memaksa rakyat untuk diam, tetapi membuat kritik kehilangan gema melalui banjir informasi, distraksi digital, dan normalisasi ketimpangan. Inilah kekuasaan yang “menghisap” bukan dengan kekerasan, melainkan dengan pembiasaan.
Media sosial yang semestinya menjadi ruang partisipasi berubah menjadi arena kebisingan. Isu-isu substantif tenggelam oleh sensasi, propaganda, dan polarisasi artifisial. Drakula kekuasaan menyukai keramaian tanpa kesadaran, sebab di situlah ia bisa bekerja tanpa diawasi. Demokrasi prosedural berjalan, tetapi demokrasi substantif kehilangan ruhnya. Dari sini menandai terputusnya relasi antara kekuasaan dan kebajikan. Negara hadir hanya secara administratif, bukan menjadi absen secara moral bagi kekuasaan dan rakyatnya.
Jurgen Habermas mengingatkan pentingnya ruang publik yang rasional dan komunikatif. Ketika ruang publik dikuasai oleh propaganda, polarisasi, dan emosi instan, maka rasionalitas demokratis runtuh. Kekuasaan yang takut pada diskursus rasional akan memilih kebisingan dibanding dialog, sebab kebisingan melemahkan konsensus kritis.
Dalam perspektif etika politik, kekuasaan sejatinya adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, bukan harta rampasan. Ibn Khaldun menegaskan bahwa kekuasaan yang kehilangan keadilan akan mempercepat kehancurannya sendiri. Ketika kekuasaan tidak lagi berpihak pada kemaslahatan umum, maka ia kehilangan legitimasi moral, meski tetap sah secara formal. Di sinilah bahaya terbesar di mana hukum tetap berdiri, tetapi keadilan roboh. Institusi tetap berjalan, tetapi nurani berhenti bekerja.
Drakula kekuasaan tidak runtuh karena oposisi, tetapi karena kehilangan legitimasi sosial akibat pengkhianatan terhadap amanah. Krisis legitimasi inilah yang oleh Max Weber disebut sebagai pergeseran dari legitimate authority menuju dominasi yang dipertahankan semata oleh prosedur dan aparatus. Kekuasaan tetap berdiri, namun rapuh secara sosiologis. Padahal dalam perspektif Aristoteles, politik adalah jalan menuju eudaimonia (kebaikan bersama).
Tahun 2026 dalam Cermin Kekuasaan
Tahun 2026 seharusnya menjadi momentum koreksi, bukan konsolidasi keburukan. Pada fase inilah kekuasaan diuji bukan oleh seberapa kuat ia mengontrol, melainkan seberapa jujur ia mengevaluasi diri. Ketika kebijakan publik terus menjauh dari rasa keadilan, sementara suara rakyat dipersempit oleh prosedur dan formalitas, maka koreksi menjadi keniscayaan sejarah. Kekuasaan yang menolak dikoreksi sedang menyiapkan kejatuhannya sendiri.
Dalam konteks ini, masyarakat sipil, kaum intelektual, kampus, organisasi keagamaan, dan generasi muda memikul tanggung jawab moral yang tidak ringan. Mereka bukan sekadar penonton demokrasi, melainkan penjaga nalar publik. Kampus harus kembali menjadi ruang produksi kritik, bukan pabrik legitimasi kekuasaan. Organisasi keagamaan harus berdiri sebagai suara nurani, bukan sekadar mitra simbolik negara. Di tangan merekalah cahaya itu dinyalakan.
Metafora drakula menemukan relevansinya di sini. Drakula hanya berkuasa dalam gelap, ia hidup dari ketidaktahuan, ketakutan, dan kelelahan sosial. Kekuasaan yang menutup diri dari kritik sesungguhnya sedang menciptakan kegelapan yang ia butuhkan sendiri. Namun cahaya kesadaran kritis, keberanian moral, dan solidaritas sosial adalah musuh alaminya. Begitu cahaya dinyalakan, daya hisap kekuasaan predator itu melemah.
Kritik bukanlah kebencian, dan oposisi bukanlah pengkhianatan. Dalam tradisi demokrasi yang matang, kritik justru merupakan bentuk tertinggi dari cinta pada negara. Kekuasaan yang alergi terhadap kritik sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Tanpa kritik, kekuasaan kehilangan kompas etik dan berubah menjadi predator politik yang memangsa rakyatnya sendiri. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang berani bertanya, bukan sekadar patuh; dan pemimpin yang mau mendengar, bukan hanya memerintah.
Pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukanlah siapa yang berkuasa di tahun 2026, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan. Apakah ia menjadi pelayan kehidupan, atau justru drakula yang menghisapnya. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah runtuh karena serangan dari luar, melainkan karena kehilangan legitimasi dari dalam. Ketika rakyat sadar bahwa darahnya tidak lagi boleh dihisap, maka pada saat itulah kekuasaan betapapun kuatnya akan kehilangan malamnya. (*).
