Bandarlampung — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 sebagai langkah strategis untuk memetakan tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Survei berskala nasional ini akan melibatkan 75.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia, jumlah terbesar sepanjang pelaksanaan SNLIK. Peningkatan jumlah sampel tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih presisi, baik pada level nasional maupun daerah, sebagai dasar perumusan kebijakan literasi dan inklusi keuangan yang lebih tepat sasaran.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan SNLIK memiliki peran krusial dalam mendukung kebijakan pembangunan sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami berharap pelaksanaan survei ini dapat memperoleh data indeks literasi dan inklusi keuangan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dan program literasi serta inklusi keuangan ke depan,” ujar Otto, Selasa (3/2/2026).
Pelaksanaan SNLIK 2026 dijadwalkan berlangsung pada 4–18 Februari 2026, dengan metode pendataan langsung ke rumah tangga responden oleh petugas survei yang telah mendapatkan pelatihan intensif dari OJK, BPS, dan LPS.
Untuk wilayah Provinsi Lampung, survei dilakukan di 15 kabupaten/kota dengan melibatkan 119 petugas lapangan, serta pengawasan dan pendampingan dari BPS dan OJK Provinsi Lampung guna memastikan kualitas data yang dikumpulkan.
Otto juga mengajak masyarakat Lampung yang terpilih sebagai responden untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang akurat.
“Masyarakat Lampung yang berkesempatan menjadi responden kiranya dapat memberikan informasi yang memadai. Dukungan masyarakat sangat kami harapkan agar hasil survei optimal untuk kemajuan Provinsi Lampung,” tegasnya.
Secara umum, SNLIK menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat memahami produk dan layanan keuangan, serta seberapa luas penggunaan layanan keuangan formal seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal. Hasil survei ini akan menjadi rujukan utama dalam penguatan program edukasi keuangan nasional dan daerah. (*).
