Bandarlampung — Wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali mengemuka setelah sejumlah tokoh daerah mendorong proyek tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, kalangan akademisi menilai pembangunan JSS belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan fiskal dan banyaknya agenda infrastruktur prioritas nasional.
Pengamat politik dan akademisi Universitas Lampung (Unila), Roby Cahyadi, menegaskan bahwa isu JSS sejatinya bukan hal baru dan telah melalui kajian teknis mendalam sejak bertahun-tahun lalu.
“Isu pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah lama bergulir dan bahkan sudah dilakukan uji kelayakan dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga konsultan luar negeri yang melibatkan pakar dari Jepang dan China,” ujar Roby, Senin (3/2/2026).
Menurut Roby, hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa secara teori dan teknologi konstruksi, JSS memungkinkan untuk dibangun. Namun, persoalan utama terletak pada biaya yang sangat besar dan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Secara konstruksi bisa dibangun, tapi biaya yang dibutuhkan sangat mahal dan akan membebani APBN. Itu sebabnya ide tersebut akhirnya ditunda karena masih banyak infrastruktur lain yang lebih mendesak untuk diperhatikan,” jelasnya.
Ia menilai, pembangunan JSS baru layak dipertimbangkan kembali jika kondisi keuangan negara benar-benar stabil dan ruang fiskal mencukupi.
“Jika kondisi keuangan Republik Indonesia sudah lebih stabil, sangat mungkin ide pembangunan JSS dilanjutkan. Tapi untuk saat ini, itu belum menjadi prioritas,” kata Roby.
Sebagai alternatif, Roby mendorong pemerintah untuk lebih realistis dengan memperkuat transportasi laut sebagai penghubung utama antara Pulau Jawa dan Sumatera.
“Untuk kondisi saat ini, memperkuat transportasi laut yang cepat, modern, aman, dan murah jauh lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, dorongan agar Jembatan Selat Sunda masuk dalam PSN kembali mencuat setelah sejumlah tokoh politik daerah Mukhlis Basri yang juga Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, menyuarakan pentingnya proyek tersebut sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa–Sumatera. Namun, pandangan akademisi mengingatkan agar kebijakan pembangunan tetap berpijak pada kondisi fiskal dan kebutuhan prioritas nasional.
