PELAJAR sekolah dasar di Way Bungur, Lampung Timur, menyeberangi sungai dengan perahu kecil. Adegan itu bukan potongan film dokumenter tentang daerah tertinggal di negeri jauh, melainkan potret nyata Indonesia 2026. Ironisnya, negara baru benar-benar hadir setelah video itu viral.
Pertanyaan publik pun menggema: apa keselamatan anak bangsa harus lebih dulu jadi tontonan media sosial agar negara bergerak?
Kemarahan warganet bukan sekadar emosi sesaat. Ia lahir dari akumulasi kekecewaan panjang atas infrastruktur dasar yang mangkrak bertahun-tahun, sementara generasi muda dipaksa bertaruh nyawa demi pendidikan. Jembatan Way Bungur bukan sekadar beton dan baja, melainkan simbol hadir atau tidaknya negara di wilayah pinggiran.
Respons Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melalui media sosial mencoba memberi klarifikasi: persoalan kewenangan, proses birokrasi, hingga upaya pendampingan yang telah dilakukan. Secara administratif, penjelasan itu mungkin benar. Namun secara etik dan rasa keadilan publik, penjelasan sering kali terdengar seperti pembelaan.
Di ruang digital, argumen birokrasi kalah oleh satu fakta telanjang: anak-anak menyeberangi sungai tanpa jembatan.
Ledakan komentar warganet—sinis, pedas, bahkan sarkastik—menunjukkan jurang kepercayaan yang kian lebar antara rakyat dan penguasa. Ketika viralitas dianggap “pemantik kerja pemerintah”, sesungguhnya yang runtuh bukan sekadar jembatan, melainkan wibawa negara.
Lebih menyedihkan, Way Bungur bukan kasus tunggal. Ia hanyalah satu dari sekian banyak titik gelap pembangunan yang luput dari perhatian karena tidak punya kamera, tidak punya algoritma, dan tidak cukup menarik untuk linimasa.
Kini, setelah sorotan nasional dan intervensi pemerintah pusat, proyek Jembatan Way Bungur diambil alih dan dijanjikan dibangun melalui APBN. Anggaran disiapkan, rencana disusun, dan jembatan darurat dipasang. Semua bergerak—setelah viral.
Namun pertanyaan mendasarnya tetap menggantung: berapa banyak Way Bungur lain yang belum terekam kamera?
Negara seharusnya bekerja berdasarkan peta kebutuhan rakyat, bukan peta trending topic. Pemerintahan yang sehat tidak menunggu amarah publik, apalagi risiko nyawa anak-anak, untuk sekadar menjalankan kewajibannya.
Way Bungur memberi pelajaran pahit: ketika suara rakyat hanya didengar setelah menjadi viral, maka demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja.
Kini publik menunggu satu hal sederhana namun bermakna besar: jembatan yang benar-benar berdiri—tanpa tragedi, tanpa drama, dan tanpa harus viral lebih dulu. (*).
