Lampung Diuji sebagai Gerbang Sumatera, Sinergi dan Disiplin Jadi Kunci
Oleh: Redaksi
Bandarlampung — Setiap musim mudik, Lampung selalu berada di titik paling krusial. Sebagai gerbang utama Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni, provinsi ini bukan hanya menjadi jalur lintasan, tetapi juga barometer keberhasilan penyelenggaraan Angkutan Lebaran nasional.
Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2026 yang dipimpin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin kecolongan. Targetnya jelas: mudik Idul Fitri 1447 Hijriah harus aman dan lancar.
Namun pertanyaannya, apakah kesiapan itu benar-benar matang?
Data Kementerian Perhubungan memperkirakan potensi pergerakan nasional mencapai 143,91 juta orang. Dari angka itu, Lampung diproyeksikan menjadi tujuan favorit dari Jabodetabek dengan potensi 778 ribu pemudik. Bahkan, Pelabuhan Bakauheni diprediksi melayani jutaan penumpang sebagai pelabuhan tujuan.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah potret nyata potensi kepadatan, antrean panjang, dan risiko keselamatan jika pengelolaan tidak disiplin.
Strategi delaying system melalui 10 buffer zone, penerapan geofencing, hingga penguatan tiket elektronik Ferizy patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya, ketika kendaraan menumpuk tanpa kepastian waktu sandar kapal.
Pembatasan truk sumbu tiga tanpa diskresi juga menjadi keputusan tegas. Pengalaman membuktikan, kelonggaran kecil bisa berdampak besar pada kemacetan berjam-jam. Ketegasan kebijakan adalah bagian penting dari manajemen arus.
Namun, infrastruktur tetap menjadi fondasi utama. Klaim kemantapan jalan provinsi 79,79 persen harus benar-benar terasa di lapangan. Target “tanpa lubang” sebelum puncak mudik bukan sekadar slogan. Satu titik kerusakan saja di jalur padat dapat menjadi sumber kemacetan panjang.
Di sisi lain, potensi cuaca ekstrem tidak boleh dipandang sebelah mata. Dukungan terhadap operasi modifikasi cuaca dan perhatian pada perlintasan sebidang kereta api menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif. Tetapi kesiapan teknis harus diiringi kedisiplinan operator dan kesadaran masyarakat.
Mudik bukan hanya soal perpindahan manusia, melainkan juga ujian koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, BUMN, hingga operator transportasi harus bergerak dalam satu komando yang solid.
Optimisme bahwa mudik akan aman dan lancar tentu patut dihargai. Namun optimisme tanpa pengawasan dan evaluasi berkelanjutan bisa berubah menjadi euforia semu.
Lampung kembali diuji. Jika koordinasi berjalan efektif dan kebijakan ditegakkan tanpa kompromi, maka mudik 2026 dapat menjadi contoh manajemen transportasi nasional yang berhasil. Sebaliknya, kelengahan sekecil apa pun akan langsung terlihat di gerbang Sumatera.
Mudik aman-lancar bukan sekadar janji. Ia adalah komitmen yang harus dibuktikan di lapangan. (*).
