FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Lampung memberikan catatan strategis atas satu tahun kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela. PAN menilai arah pemerintahan mulai terstruktur dan sistematis, namun mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung, H. M. Hazizi, SE, menegaskan bahwa evaluasi satu tahun kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari konteks kesinambungan pemerintahan dan sistem penganggaran.
“PAN sebagai partai pemerintah tentu melihat perjalanan satu tahun ini secara positif. Tapi kita juga harus objektif, karena APBD 2025 masih merupakan perencanaan pemerintahan sebelumnya. Mirza–Jihan baru mulai melakukan intervensi di APBD Perubahan, sementara APBD 2026 nanti baru murni hasil perencanaan mereka,” ujar Hazizi, kemarin.
Menurutnya, yang lebih penting dari sekadar capaian output anggaran tahunan adalah arah kebijakan dan fondasi perencanaan jangka panjang yang kini mulai disusun dan disahkan.
Hazizi menyebut pengesahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJMD) 2026–2045 sebagai tonggak penting dalam kepemimpinan Mirza–Jihan.
“Secara konsepsional, arah perjalanan Provinsi Lampung ke depan sudah mulai terlihat lebih baik. RPJMD sudah disahkan dan kini diturunkan ke dalam RKPD 2026. Itu ukuran awal bahwa pemerintahan ini mulai bekerja secara sistematik,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Lampung, ia menilai fokus pembangunan infrastruktur dan hilirisasi komoditas unggulan merupakan langkah strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Konsentrasi RKPD 2026 jelas, infrastruktur dan hilirisasi. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa. Itu juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto,” ujarnya.
Di balik arah pembangunan yang dinilai positif, Fraksi PAN menyoroti persoalan klasik yang belum terpecahkan, yakni rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masalah paling serius itu PAD. Evaluasi APBD menunjukkan PAD kita masih jauh dari target. Kalau uangnya tidak ada, bagaimana kita mau belanja dan membangun? Ini harus jadi perhatian utama,” tegas Hazizi.
Ia menilai ketergantungan terhadap sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) membuat struktur pendapatan daerah kurang variatif dan rentan stagnasi.
“Kalau hanya bertumpu pada PKB dan BBN, hasilnya akan segitu-gitu saja. Kita butuh inovasi dan akselerasi. Banyak potensi lain yang bisa digali, mulai dari pertambangan, kehutanan, hingga optimalisasi pendapatan di OPD-OPD lain,” jelasnya.
Terkait pelayanan publik dan reformasi birokrasi, Hazizi menilai penilaian objektif belum bisa dilakukan secara utuh karena proses penataan organisasi pemerintahan masih berjalan.
“Penataan kabinet dan rolling pejabat baru berlangsung. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan ada terobosan besar, karena sistemnya masih transisi. Ukuran kinerja sesungguhnya baru bisa dilihat setelah RKPD 2026 dan 2027 dijalankan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Hazizi menegaskan komitmen Fraksi PAN untuk terus mengawal pemerintahan agar tetap berada di jalur perencanaan yang telah disepakati bersama.
“Kunci keberhasilan itu konsistensi terhadap dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga rencana jangka panjang. Kalau dijalankan dengan disiplin, visi-misi dan janji kampanye akan terwujud. PAN tetap mengawal, karena kita partai pemerintah,” pungkasnya.
Dengan fondasi perencanaan yang mulai terbangun, satu tahun awal kepemimpinan Mirza–Jihan dinilai sebagai fase peletakan arah. Tantangan sesungguhnya, terutama dalam penguatan PAD dan efektivitas APBD, akan menjadi ujian nyata pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Cah).
