Genap setahun duet kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sejak dilantik 20 Februari 2025, publik disuguhkan deretan capaian yang tak sekadar simbolik, tetapi terukur dan terverifikasi secara nasional.
Tahun pertama pemerintahan Mirza–Jihan layak disebut sebagai fase konsolidasi yang produktif. Bukan hanya menata birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata dan hasil konkret.
Salah satu indikator paling kuat adalah raihan Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP 2025 dari Kementerian PANRB pada 11 Februari 2026. Predikat tersebut menandakan meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Dalam konteks tata kelola, capaian ini bukan perkara administratif semata, melainkan cerminan disiplin perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program.
Di bidang sosial-ekonomi, Lampung dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik dalam Penanggulangan Kemiskinan pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini memperkuat narasi bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan.
Tak berhenti di situ, Lampung juga meraih Terbaik dalam Kolaborasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dari Kementerian PUPR, sekaligus menempati Peringkat 3 Nasional dalam Penghargaan Pembangunan Daerah 2025 dari Bappenas—menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang menembus tiga besar nasional.
Prestasi unik pun tercatat ketika Gubernur Mirza menerima rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia sebagai gubernur pertama yang menjadi inspektur upacara di permukaan laut saat HUT RI ke-80. Sebuah simbol keberanian menghadirkan inovasi dalam seremoni kenegaraan.
Di sektor filantropi, penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia menegaskan komitmen pada penguatan ekonomi umat. Sementara itu, Opini Kualitas Tertinggi Pelayanan Publik 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan penilaian tertinggi dalam evaluasi maladministrasi tahun tersebut.
Jika dirangkum, sepanjang 2025 hingga awal 2026, sedikitnya 18 penghargaan nasional dan institusional berhasil diraih. Mulai dari kategori tata kelola, pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, koperasi, pertanian, hingga perlindungan anak.
Lebih penting lagi, capaian itu dibarengi tingkat kepuasan publik sebesar 83,67 persen per Juni 2025. Angka tersebut menunjukkan legitimasi sosial terhadap arah kebijakan yang ditempuh.
Tentu, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah konsekuensi dari kerja yang sistematis, kolaboratif, dan adaptif. Tantangan ke depan masih panjang: mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memperkuat daya saing daerah, dan memastikan pembangunan inklusif hingga ke desa-desa.
Namun satu tahun pertama telah memberi sinyal kuat: fondasi tata kelola mulai kokoh, arah pembangunan makin jelas, dan optimisme publik terjaga.
Mirza–Jihan telah membuka babak baru pembangunan Lampung. Tahun pertama adalah panen prestasi. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi ujian konsistensi. (Red).
