Kolaborasi antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah kembali diuji dalam momentum mudik Lebaran 2026. Kebijakan diskon tarif dan penerapan single tarif oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di lintasan Pelabuhan Bakauheni–Pelabuhan Merak bukan sekadar program stimulus musiman. Ia adalah cermin kehadiran negara dalam memastikan mobilitas rakyat tetap terjangkau dan tertib di tengah lonjakan kebutuhan Hari Raya.
Mudik selalu menjadi peristiwa sosial terbesar di Indonesia. Di Selat Sunda, jutaan orang dan ratusan ribu kendaraan bertumpu pada satu simpul: penyeberangan Bakauheni–Merak. Setiap tahun, isu klasik yang muncul tak jauh dari antrean panjang, perbedaan tarif reguler dan ekspres, hingga kepadatan di dermaga. Tahun ini, pendekatan yang ditempuh berbeda.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyebut kebijakan diskon dan single tarif sebagai bagian dari strategi nasional pengelolaan trafik dan pelayanan publik. Diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan—yang setara rata-rata 21,9 persen dari total tiket—berlaku selama 20 hari, 12–31 Maret 2026, mencakup 14 pelabuhan dan 7 lintasan strategis di Indonesia. Anggaran Rp 35,55 miliar digelontorkan untuk menjangkau lebih dari 2,4 juta orang berdasarkan konversi penumpang dalam kendaraan.
Langkah ini bukan hanya soal angka. Ini tentang persepsi keadilan. Penerapan single tarif—menyamakan tarif layanan eksekutif dengan reguler pada periode tertentu—menghapus sekat kelas layanan saat arus puncak. Tak ada lagi preferensi waktu berbasis kemampuan membayar; semua mengikuti pengaturan operasional demi kelancaran bersama.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyebut kebijakan ini patut diapresiasi karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Pernyataan itu tepat. Dalam situasi ekonomi yang masih menuntut efisiensi rumah tangga, potongan tarif transportasi menjadi ruang napas bagi keluarga pemudik.
Namun, diskon saja tidak cukup. Keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh disiplin bersama. Kewajiban membeli tiket lebih awal melalui Ferizy, larangan datang ke pelabuhan tanpa tiket, serta kepatuhan pada jadwal keberangkatan adalah bagian dari budaya baru transportasi publik yang lebih modern dan terencana.
Di sisi lain, kebijakan ini memperlihatkan model kolaborasi yang layak dipertahankan: keputusan lintas kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta kesiapan operasional BUMN. Mudik tak lagi dipandang sebagai peristiwa rutin tahunan yang selalu “diantisipasi dadakan”, melainkan sebagai agenda nasional yang dikelola dengan perencanaan matang.
Selat Sunda adalah urat nadi konektivitas Jawa–Sumatera. Setiap kebijakan di lintasan ini berdampak luas terhadap distribusi logistik, pergerakan orang, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok. Karena itu, keberhasilan mudik 2026 akan menjadi indikator penting seberapa jauh tata kelola transportasi publik kita bergerak ke arah yang lebih profesional dan berkeadilan.
Pada akhirnya, mudik bukan sekadar perjalanan fisik. Ia adalah perjalanan emosional kembali ke akar. Negara yang hadir memastikan perjalanan itu lebih tertib, terjangkau, dan manusiawi—itulah makna sesungguhnya dari diskon dan single tarif tahun ini. (Red).
