Bandarlampung — Provinsi Lampung pada Februari 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (year on year/yoy), berbalik dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,07 persen (yoy). Meski naik, angka ini masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,68 persen (yoy).
Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), secara tahunan inflasi Lampung berada di level 2,95 persen (yoy), juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,76 persen (yoy). Namun, realisasi Februari tahun ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Februari dalam tiga tahun terakhir yang justru mengalami deflasi 0,04 persen (yoy).
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menegaskan bahwa perkembangan tersebut masih dalam koridor yang terkendali.
“Inflasi Februari 2026 di Lampung sebesar 0,36 persen (yoy) masih lebih rendah dibandingkan nasional. Secara tahunan juga tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen. Kami menilai stabilitas harga di Lampung tetap terjaga, meskipun terdapat tekanan musiman menjelang Ramadan,” ujar Achmad P. Subarkah dalam siaran persnya, Selasa (3/3/2026).
Dari sisi sumbernya, inflasi Februari terutama didorong kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Komoditas dengan andil inflasi terbesar secara bulanan (mtm) antara lain: Emas perhiasan (0,09%), Daging ayam ras (0,05%), Bawang merah (0,04%), Cabai rawit (0,04%), dan Tomat (0,04%).
Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global. Sementara kenaikan harga daging ayam ras dan komoditas hortikultura dipengaruhi meningkatnya permintaan menjelang Ramadan serta keterbatasan pasokan akibat panen lokal yang tertunda.
Sebaliknya, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga bensin dengan andil minus 0,05 persen (mtm) akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Komoditas lain seperti susu cair kemasan, kangkung, hand body lotion, dan wortel juga ikut menahan laju inflasi.
Achmad P. Subarkah mengingatkan, meski inflasi terkendali, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai ke depan.
“Kami mencermati potensi tekanan dari inflasi inti akibat peningkatan permintaan seiring penyesuaian UMP dan mobilitas Ramadan-Idulfitri 1447 Hijriah. Selain itu, kenaikan harga emas dunia serta dinamika konflik global juga menjadi faktor risiko,” tegasnya.
Risiko lain datang dari kelompok volatile food akibat potensi curah hujan tinggi (La Nina lemah), kenaikan harga pangan saat high season Ramadan/Idulfitri, serta gangguan distribusi akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Di sisi administered prices, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi global, khususnya jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz, yang dapat memicu kenaikan harga minyak mentah dan BBM nonsubsidi.
Mengantisipasi risiko tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah konkret yang dilakukan antara lain operasi pasar beras/SPHP, perluasan Toko Pengendalian Inflasi, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), optimalisasi lahan pangan, hingga dukungan subsidi ongkos angkut.
“Sinergi BI dan TPID akan terus diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi dan memastikan stabilitas harga tetap terkendali hingga akhir 2026,” pungkas Achmad P. Subarkah. (*).
