Bandarlampung — Rencana pembangunan pagar sepanjang 138 kilometer di kawasan Taman Nasional Way Kambas menuai sorotan dari kalangan pegiat lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menilai kebijakan tersebut belum tentu menjadi solusi efektif dalam mengatasi konflik antara gajah dan manusia.
Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, mengungkapkan bahwa pendekatan pembangunan pagar justru menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari efektivitas hingga besarnya anggaran yang akan digelontorkan.
“Kalau bagi pemerintah pagar dianggap solusi tepat, tapi sebetulnya itu bukan solusi paling efektif. Solusi paling efektif itu pembuatan tanggul agar gajah tidak bisa keluar dari kawasan,” ujarnya, Sabtu (27/3/2026).
Menurut Irfan, baik pagar maupun tanggul memang memiliki tujuan yang sama, yakni meminimalisir konflik antara satwa liar dan manusia. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan pagar masih menyimpan ketidakjelasan, termasuk desain, material, hingga potensi biaya yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
Lebih jauh, Walhi juga menyoroti fenomena gajah yang kerap keluar dari kawasan hutan, meski Way Kambas dikenal sebagai salah satu taman nasional dengan tingkat gangguan manusia yang relatif minim.
“Ini menimbulkan pertanyaan baru. Jangan-jangan ketersediaan pakan dan kondisi ekosistem di dalam kawasan sudah tidak baik,” kata Irfan.
Selain isu pemagaran, rencana penerapan skema perdagangan karbon di kawasan tersebut juga menjadi perhatian serius. Walhi menilai kebijakan itu berpotensi mengarah pada privatisasi kawasan hutan dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Perdagangan karbon ini justru berpotensi memperkecil ruang gerak satwa, termasuk gajah. Apalagi wilayah yang direncanakan mencapai sekitar 30 ribu hektare dan berada di zona inti,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi perubahan zonasi yang dinilai tidak mendesak, serta berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah pemulihan habitat alami, termasuk penyediaan pakan bagi satwa agar tidak keluar dari kawasan.
Tak hanya itu, rencana pengembangan wisata premium di Way Kambas dinilai berisiko menjauhkan masyarakat desa penyangga dari manfaat ekonomi kawasan.
“Alih-alih memberikan dampak ekonomi, masyarakat justru berpotensi hanya menjadi penonton,” ujarnya.
Walhi menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang diterapkan di Way Kambas, baik terkait pembangunan pagar maupun implementasi perdagangan karbon.
“Kami akan memastikan apakah kebijakan ini benar-benar efektif atau justru menimbulkan persoalan baru,” pungkas Irfan. (*).
