Ketika Infrastruktur Menjadi Jawaban atas Ketimpangan
Pembangunan sejatinya bukan sekadar angka dalam laporan atau pita yang digunting seremonial. Ia diuji di titik-titik terjauh, di ruas-ruas jalan yang selama ini terlupakan. Apa yang terjadi di jalur Simpang Teluk Kiluan–Simpang Umbar di Tanggamus adalah potret nyata: ketika negara akhirnya hadir di tempat yang lama menunggu.
Langkah Rahmat Mirzani Djausal yang turun langsung meninjau jalan berlumpur itu bukan sekadar simbolik. Ia mengirim pesan bahwa kepemimpinan tak boleh berjarak dari realitas. Sebab, di jalan rusak itulah denyut kehidupan masyarakat pesisir dipertaruhkan—anak sekolah yang tertatih menuju kelas, nelayan yang tertunda melaut, hingga petani yang kesulitan menjual hasil bumi.
Pernyataan gubernur bahwa “jalan adalah penghubung harapan” bukan retorika kosong. Infrastruktur memang selalu menjadi fondasi utama dalam membuka isolasi wilayah. Tanpa akses yang layak, mimpi tentang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendidikan, hingga pengembangan pariwisata hanya akan menjadi wacana.
Namun, lebih dari itu, pembangunan jalan ini adalah ujian keberpihakan. Apakah pembangunan benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan? Atau justru hanya berputar di wilayah yang sudah berkembang?
Perbaikan ruas sepanjang 25 kilometer dengan tahap awal 2,6 kilometer memang patut diapresiasi. Dukungan anggaran puluhan miliar rupiah dan keterlibatan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah menunjukkan adanya keseriusan. Target peningkatan kemantapan jalan hingga hampir 97 persen bukan angka kecil—ia mencerminkan ambisi untuk mempercepat konektivitas.
Tetapi publik juga berhak mengingatkan: pembangunan tidak boleh berhenti pada beton yang mengeras. Jalan yang baik harus diikuti dengan pengawasan kualitas, pemeliharaan berkelanjutan, serta dampak ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai jalan mulus hanya menjadi lintasan cepat tanpa mengangkat kesejahteraan warga di sekitarnya.
Di sisi lain, keterhubungan menuju kawasan seperti Teluk Kiluan membuka peluang besar. Pariwisata bisa tumbuh, investasi bisa masuk, dan ekonomi lokal bisa bergerak. Namun tanpa pengelolaan yang bijak, potensi itu juga bisa berubah menjadi eksploitasi yang mengabaikan masyarakat setempat.
Di sinilah pentingnya keberlanjutan—bahwa pembangunan bukan hanya membuka akses, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial.
Pada akhirnya, jalan di pesisir Lampung ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah metafora tentang arah pembangunan kita: apakah benar menuju pemerataan, atau masih tersendat di jalan yang sama.
Kini, ketika alat berat bekerja dan debu beterbangan, harapan memang mulai tampak. Tetapi pekerjaan sesungguhnya baru dimulai—memastikan jalan itu benar-benar mengantarkan masyarakat pada masa depan yang lebih adil dan sejahtera. (*)
